KPK Cecar Ade Kunang soal Uang Pemberian Rp8,5 Miliar dari Sarjan

Lebih lanjut, Ade mengungkapkan, peminjaman sejumlah uang tersebut dilakukan atas nama pribadi bukan sebagai Bupati Bekasi. Di mana uang yang dianggapnya sebagai pinjaman tersebut turut diberikan kepada masyarakat saat kunjungan.

"Bukan sebagai Bupati. Secara pribadi. Tapi saya juga setiap harinya saya bekerja sebagai Bupati. Jadi sebagian uang itu, saya sampaikan saat kunjungan ke masyarakat itu setiap hari. Bahkan waktu KPK datang ke kantor saya, ada penyidik yang menyampaikan bahwa saya tidak ada di kantor. Saya ada di masyarakat," katanya.

JPU KPK kembali memperdalam pertanyaannya kepada Ade. Mereka meminta terdakwa untuk menjelaskan soal kapan dan mekanisme dalam peminjaman uang kepada sarjan tersebut.

"Saya lupa (waktunya). Cuman itu jangka dari saya jadi Bupati kira-kira 8 bulan, 9 bulan. Dikasihnya berangsur-angsur, enggak cash langsung Rp8,5 Miliar itu," ujarnya.

Dalam persidangan, Ade juga mengatakan, peminjaman ini dilakukan tanpa adanya perjanjian secara tertulis, melainkan hanya lisan saja. Namun, dia mengatakan, uang tersebut akan dibayar pada 2027 nanti.

"Secara lisan (jaminannya). Secara tertulis pada waktu itu tidak ada. Jadi Saya sampaikan ke Sarjan, nanti di 2027 dan 2028 akan saya bayar," ucapnya.

Sebagai informasi, dalam perkara ini Ade Kusawara Kunang bersama dengan ayahnya HM Kunang didakwa Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Keduanya diduga menerima suap Rp12,4 miliar, dengan rinciannya, Ade diduga mendapatkan Rp11,4 miliar. Sedangkan, ayahnya HM. Kunang menerima Rp1 miliar dari Sarjan.

Uang itu diberi secara bertahap selama rentang tahun 2024 hingga 2025 dengan tujuan agar Sarjan bisa mendapatkan paket pekerjaan di Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2025.

"Dengan rincian melalui terdakwa HM Kunang alias Abah kunang sebesar Rp1 Miliar, melalui Sugiarto Rp3,3 Miliar, melalui Ricki Yuda Bahtiar alias Nyai sebesar Rp5,1 Juta, dan melalui Rahmat alias Acep sebesar Rp2 Miliar," ucap JPU KPK melalui berkas dakwaannya yang dibacakan, Senin (4/5/2026).