Jadi Relawan, Puluhan Millennials Bantu Penanganan COVID-19 di Jabar

Yohanes yang merupakan warga Kota Bandung ini menuturkan, dia mendaftar menjadi relawan sebagai orang yang akan melakukan pelacakan (tracing) di Kota Cimahi. Nantinya, Yohanes mayoritas akan menjalankan pelacakan secara online.

Pelacakan itu berdasarkan data yang dimasukkan tim IT ke aplikasi Pikobar. "Jadi untuk pelacakan dari pasien sejauh ini arahannya baru secara online saja," kata dia.

Dengan demikian, dia bisa lebih berjaga-jaga agar tak terpapar ketika melakukan pelacakan.

Untuk menjadi relawan hal yang paling sulit ketika akan mendaftar adalah izin dari orang tua. Sebab, mereka khawatir Yohanes bisa tertular virus yang cukup mematikan ini.

Dan yang paling berbahaya adalah ketika Yohanes justru masuk dalam kategori orang tanpa gejalar (OTG), dan malah menyebarkan virus corona kepada orang lain.

"Cuman saya mikirnya karena ini niat baik untuk membantu, semoga apa yang didapat juga baik," ujarnya.

Apalagi saat ini pemerintah daerah khususnya di Jabar sangat membutuhkan bantuan termasuk dari relawan untuk menangani penyebaran COVID-19. Maka, tidak ada salahnya jika kita turut membantu.

Kekhawatiran dari keluarga juga sempat dirasakan calon relawan lainnya, Putri Novitriani. Dia menuturkan, awalnya keluarga tidak memberi izin Putri untuk bekerja sebagai relawan penanganan COVID-19 di Jabar. Namun, setelah dijelaskan apa yang lakukan ini bermanfaat dan bisa membuat penanganan kasus lebih cepat selesai, akhirnya keluarga mengizinkan.

"Mereka bilang, yang penting saya juga jaga diri (agar tidak terpapar)," kata Putri.

Meski dirinya juga sempat riskan, tapi Putri akan berusaha bekerja semaksimal mungkin dan tidak lupa menggunakan alat pelindung diri di sana bertatap muka dengan orang banyak.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena COVID-19.

SE tertanggal 28 Mei 2020 ini ditujukan kepada para gubernur se-Indonesia dengan mempertimbangkan banyaknya kasus pekerja/buruh yang terinfeksi COVID-19, dan beberapa di antaranya meninggal dunia.

Terbitnya SE ini didasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja, COVID-19 dapat dikategorikan sebagai Penyakit Akibat Kerja (PAK) dalam klasifikasi penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, yaitu kelompok faktor pajanan biologi. 

“Untuk itu, pekerja/buruh dan/atau tenaga kerja yang mengalami Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena Covid-19 berhak atas manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Ida.

Dalam SE tersebut, Menaker menjelaskan  pekerja/buruh yang dapat dikategorikan memiliki risiko khusus/spesifik yang dapat mengakibatkan PAK karena COVID-19,  yaitu (1) tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang meliputi tenaga kerja medis dan tenaga kerja kesehatan yang bertugas merawat/mengobati pasien di rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan/atau tempat Iain yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat untuk merawat/mengobati pasien terinfeksi COVID-19.

“Tenaga medis dan tenaga kesehatan  tersebut, yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, tenaga keperawatan, kebidanan, tenaga teknik biomedika serti ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat seperti epidemiolog kesehatan,” kata Menaker.

(2) tenaga pendukung/supporting kesehatan pada rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan/atau tempat lain yang ditetapkan untuk menangani pasien terinfeksi Covid-19. Mereka di antaranya cleaning service, pekerja laundry, dan lainnya; dan (3) tim relawan yang bertugas menanggulangi pandemi Covid-19.