Isu SARA Berpotensi Muncul di Pemilu-Pilkada 2024 di Jabar

26 Jan 2022, 15:40 WIB

Ilustrasi pilkada serentak. (IDN Times/Mardya Shakti)

Bandung, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) memprediksi isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) akan muncul pada Pemilu dan Pilkada 2024. Isu-isu itu berpotensi berkembang jelang pesta demokrasi serentak yang akan digelar pada awal dan akhir 2024.

Rifki Ali Mubarok, Ketua KPU Jabar mengatakan, isu SARA dalam pemilu dan pilkada tidak bisa dihindarkan. Sehingga, menurutnya, harus ada tindakan untuk meminimalisir dan dilakukan penanganan secara bersama.

"Dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, isu SARA dan politisasi agama identitas itu muncul. Tinggal bagaimana kemudian semua pihak meminimalisir, itu pasti berpotensi dan tidak bisa dihilangkan, apalagi di Jabar ini politik identitas," ujar Rifki, Rabu (26/1/2022).

1. Eskalasi politik 2024 dipastikan akan lebih tinggi

IDN Times/Galih Persiana

Langkah untuk menangani persoalan ini, Rifki bilang, tidak bisa dilakukan hanya dari KPU Jabar. Ia bilang, perlu ada kolaborasi dengan berbagai pihak agar bisa meredam dan pesta demokrasi bisa berjalan dengan aman dan kondusif.

Rifki menambahkan, pada 2024 eskalasi politik cukup tinggi, karena calon yang akan maju sebagai presiden semuanya masuk dari titik nol dan tidak ada incumbent. Kemudian, pilkada juga semua calon memiliki peluang yang sama.

"Kalau incumbent kan mereka ditinggikan. Dalam posisi ini, kemungkinan akan banyak bertebaran narasi negatif dan ini harus diupayakan untuk minimalisir," kata dia.

2. KPU Jabar pastikan Pemilu dan Pilkada ada jeda waktu

IDN Times/Galih Persiana

Sebelumnya, Rifki mengatakan bahwa keputusan Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari merupakan langkah tepat. Keputusan itu dianggap sebagai jawaban polemik presiden tiga periode.

"Ketetapan Pemilu 14 Februari 2024 menjawab polemik berkembang terkait kemunduran waktu pemilu, kemudian adanya isu wacana tiga periode, ini menjawab polemik berkembang itu," ujar Rifki.

Ketetapan itu, kata Rifki sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. KPU Jabar juga saat ini sudah ancang-ancang untuk meminimalisir potensi beban kerja yang tinggi saat dimulainya Pemilu 2024.

"Kita juga bisa meminimalisir adanya irisan. Tahapan kemungkinan nanti mengurangi beban peserta dan penyelenggara," ucapnya.

3. Jabar akan menggelar Pemilu dan Pilkada 2024 secara bersamaan

IDN Times/Galih Persiana

Selain itu, Rifki bilang, untuk Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 juga akan diselenggarakan pada tahun yang sama. Dengan begitu, ia pikir hal tersebut akan banyak menguras energi, namun terasa lebih efektif karena ada jeda waktu dari.

"Untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Sedangkan sebelumnya ada Pemilu Presiden, DPR, DPRD dan DPD pada 14 Februari 2024. Jadi ada jeda waktu," kata dia.