Harga Pertamax Naik, DPRD Jabar Khawatir Harga Pokok Ikut Melonjak

Zaini menilai bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak lagi layak dipanggil Mas Bahlil Ganteng (MBG) karena akhirnya tidak mampu menjaga stabilitas harga BBM di Indonesia dengan menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green.

"Jadi 'Mas Bahlil Ganteng' dipertanyakan (sekarang), karena naik oge (juga). Kan dulu ada lagu itu, karena berhasil tidak menaikkan harga bensin," kelakar Zaini.

Terlepas dari itu, ia memastikan kenaikan BBM nonsubsidi, Pertamax dan Pertamax Green pasti berdampak ke masyarakat luas, meski mayoritas menggunakan BBM subsidi, Pertalite.

"Kalau bensin naik, otomatis kebutuhan bakal naik. Yang ditakutkan ini kan (Harga) kebutuhan pokok, sangat bergantung di kampung-kampung, di daerah. Betul tidak menggunakan US Dollar. Tapi kan ini dibuktikan, meskipun Pertamax ya. Di kampung memang tidak pakai Pertamax, tapi kan tetap (akan kena dampak)," kata dia.

Sementara itu sejumlah pengamat menilai keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu (10/6/2026) merupakan langkah realistis untuk mengurangi tekanan fiskal di tengah lonjakan harga minyak dunia dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menjelaskan Pertamax pada dasarnya merupakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang harganya memang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan harga keekonomian.

"Saya kira RON 92 atau Pertamax itu sebetulnya BBM nonsubsidi. Harganya biasa ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar, sesuai dengan harga keekonomian," ujar Fahmy dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, pemerintah sebenarnya telah menahan kenaikan harga Pertamax sejak Maret 2026 guna meredam dampak ekonomi kepada masyarakat. Namun, meningkatnya beban kompensasi yang harus ditanggung pemerintah membuat ruang fiskal semakin terbatas sehingga penyesuaian harga sulit dihindari.

"(Kenaikan BBM nonsubsidi) tidak bisa ditahan lagi oleh pemerintah untuk mempertahankan harga Pertamax agar tidak naik, karena beban fiskalnya semakin berat," katanya.

Fahmy menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi membantu pemerintah mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang masih dijual Rp10.000 per liter.

Menurutnya, selisih harga yang semakin lebar dapat mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke BBM bersubsidi. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan memastikan subsidi energi tetap tepat sasaran agar tujuan penghematan fiskal dapat tercapai.