- Kecaman keras terhadap agresi militer Israel terhadap Iran yang disebut mendapat bantuan Amerika Serikat. Serangan terhadap negara berdaulat dinilai sebagai eskalasi ekstrem yang melanggar hukum internasional, mengancam stabilitas kawasan, serta memperbesar risiko konflik regional yang lebih luas.
- Duka cita atas wafatnya para pemimpin Iran dan warga sipil yang menjadi korban. Tragedi ini dinilai bukan hanya menjadi kehilangan bagi bangsa Iran, tetapi juga dapat menjadi preseden berbahaya dalam praktik hubungan internasional jika pembunuhan politik terhadap kepala negara dinormalisasi sebagai instrumen kebijakan luar negeri.
- Seruan kepada Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas dan konsisten terhadap prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif. Mereka juga meminta Presiden untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
- Seruan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan kajian kritis terhadap Agreement on Reciprocal Trade (ART) serta keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
- Seruan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masyarakat internasional agar segera menghentikan segala bentuk agresi militer dan mendorong seluruh pihak kembali ke jalur diplomasi serta penyelesaian konflik berdasarkan prinsip hukum internasional.
Guru Besar-Civitas Unpad Minta Prabowo Evaluasi Keikutsertaan di BoP
Intinya Sih
- Sejumlah guru besar dan civitas akademika Unpad menyampaikan “Seruan Padjadjaran” yang menyoroti tantangan kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
- Mereka mengecam agresi militer Israel terhadap Iran, menilai tindakan itu melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas kawasan.
- Para akademisi meminta Presiden Prabowo mengevaluasi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta mendesak DPR mengkaji ulang perjanjian perdagangan ART.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Bandung, IDN Times - Sejumlah guru besar dan civitas akademika Universitas Padjadjaran menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilai tengah menghadapi berbagai tantangan global.
Pernyataan bertajuk “Seruan Padjadjaran” itu disampaikan di Bandung pada 5 Maret 2026. Dalam pernyataan tersebut, para akademisi menilai posisi diplomasi Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif sedang menghadapi ujian di tengah berbagai perkembangan geopolitik internasional. Seruan ini pun diketahui oleh Ketua Dewa Profesor, Prof. Dr. Atwar Bajari hingga Ketua Senat Akademik, Por. Dr. Yoni Syukriani
Beberapa dinamika yang disoroti antara lain keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP), penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dinilai berpotensi merugikan Indonesia, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik akibat agresi militer Israel terhadap Iran yang disebut mendapat bantuan Amerika Serikat.
"Para akademisi menegaskan bahwa prinsip kebijakan luar negeri Indonesia telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan tersebut dinyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," ujar perwakilan melalui siaran pers dikutip IDN Times, Jumat (6/3/2026).
Selain itu, tujuan negara juga disebutkan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Menurut mereka, prinsip bebas aktif bukan berarti Indonesia bersikap tanpa sikap dalam konflik internasional. Kebijakan luar negeri yang aktif justru menuntut keberpihakan pada nilai kemanusiaan dan keadilan ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional.
Dalam pernyataan sikap tersebut, para guru besar dan civitas akademika Universitas Padjadjaran menyampaikan beberapa poin sikap sebagai berikut:
