81 Tahun Merdeka, KDM Singgung 500 Warga Jabar Belum Nikmati Listik
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti sekitar 500 warga Jabar belum mendapat listrik, meski provinsi ini menjadi salah satu penghasil listrik terbesar.
- Ia juga menilai infrastruktur di sejumlah wilayah, seperti Garut, Sukabumi, dan Cianjur, belum memadai sehingga akses menuju jalan besar masih sulit.
- Dedi menargetkan pembenahan dalam dua tahun, termasuk mengarahkan dana bagi hasil tambang untuk desa penghasil serta menekan perilaku feodal di birokrasi.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM turut menyinggung soal layanan dasar yang masih belum merata sejak 81 tahun Indonesia merdeka. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pimpinan upacara HUT ke-81 RI di Gedung Sate, Senin (17/8/2026).
Salah satu yang disorotinya yaitu soal masih adanya 500 warga di Jabar yang belum menerima akses listrik. Padahal, Jabar merupakan provinsi penghasil listrik terbesar. Hal itu menurutnya merupakan sebuah ironi.
"PLTA ada di sini, geothermal ada di sini, bahkan di Cirata sekarang ada PLTS. Nah, pembangunan ini selama ini sering kali mengabaikan daerah-daerah yang menjadi sumber produksi. Maka itu daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan," kata KDM dalam sambutannya.
1. Layanan dasar masih belum maksimal di Jabar
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Selain itu, masalah lainnya yang harus segera dibenahi yaitu terkait dengan infrastruktur. Menurut dia, terdapat sejumlah kabupaten dan kota di Jabar contohnya Garut, Sukabumi, dan Cianjur yang infrastrukturnya masih belum memadai.
"Kan kita masih banyak daerah yang menuju jalan besar aja harus melewati daerah yang berliku-liku ya," ucap dia.
2. KDM juga singungg soal feodalisme
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Lebih lanjut, KDM juga menyoroti soal adanya perbudakan dan perilaku feodal yang terjadi di zaman sekarang. Menurut dia, masih ada penyelenggara negara yang hidup foya-foya, sedangkan warganya hidup menderita.
"Sifat perilaku ini bisa terjadi kepada kita penyelenggara negara hari ini. Gitu loh. Uangnya dihabisin di ruang rapat, habis puluhan juta, makannya Rp300 ribu. Rakyatnya tidak diurus, pemimpinnya tidak bisa berbuat apapun bagi masyarakatnya. Rencananya banyak, tapi karya yang dibuat oleh masyarakatnya tidak ada," ujar dia.
3. Birokasi harus berbenah diri
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil KDM memastikan bahwa ia akan berupaya menyelesaikan semua masalah tersebut dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Dalam waktu dekat, dia akan mengupayakan agar daerah yang jadi penghasil tambang atau listrik menjadi daerah yang paling makmur warganya. Dia juga akan berupaya menghilangkan perilaku feodal.
"Sekarang sudah saya buatkan dulu tahap pertama itu Kepgub (Keputusan Gubernur). Jadi di Kepgub itu nanti diatur, misalnya di APBD 2027 Kabupaten A ini kan dapat bagi hasil tambang paling tinggi tuh, terutama galian C kalau kita kan. Itu nanti akan kita arahkan uang tambang itu nanti di desa itu bangun ini, bangun ini, bangun ini," ujar dia.
"Birokrasinya harus membenah diri, jangan terlalu atributik. Makanya saya kan tidak mengutamakan atributik. Saya misalnya tidak terlalu meletakkan baju-baju dinas, tanda pangkat, segala macam. Karena itu akan menjauhkan kita dari layanan publik. Pakai baju biasa aja," ujar dia.
