Farhan Belum Dapat Detail Konsep Integrasi Gedung Sate-Gasibu dari KDM

Menurutnya, harus ada informasi secara detail mengenai konsep ini yang disampaikan ke Pemkot Bandung juga masyarakat Bandung pada umumnya. Sebab, Jalan Dipenogoro selama ini menjadi salah satu akses utama masyarakat dalam berkendara.

Perubahan tata ruang khususnya arus lalu lintas jelas akan membingungkan masyarakat ketika tidak ada penjelasan rinci. Pun dengan manfaat dari perubahan ini harus dipaparkan dan diinformasi kepada masyarakat luas.

"Jelaskan semuanya agar tidak terjadi perdebatan yang sama-sama ternyata orang-orang itu enggak tahu (ada perubahan)," kata dia.

Mengenai rekayasa lalu lintas, Farhan memastikan itu akan terjadi ketika memang jalan di depan Gedung Sate ditutup untuk pedestrian. Namun, untuk pastinya seperti apa dia belum bisa menjabarkan karena masih dianalisis lebih dulu pengendaliannya oleh aparat kepolisian dan dinas perhubungan.

Yang penting narasi dari perubahan ini adalah membangun identitas yang lebih baik untuk kedua fasilitas tersebut yang selama ini dianggap ada kemunduran dengan kehadiran hotel Pullman.

"Jadi ini respon wajarlah untuk melakukan penyesuaian mah," ungkap Farhan.

Sebelumnya, pengamat tata kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Frans Ari Prasetyo ikut menyoroti rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin menyatukan akses Gedung Sate dan Lapangan Gasibu. Hal ini nantinya bisa menghilangkan sebagian akses Jalan Dipenogoro yang selama ini menjadi salah satu jalan utama masyarakat dalam beraktivitas.

Dia menuturkan, penyatuan akses tersebut tidak diperlukan. Sebab, tidak ada urgensi tertentu yang kemudian membuat kedua fasilitas itu harus disatukan dan menghilangkan sebagian akses jalan. Terlebih kedua tempat ini merupakan entitas berbeda dengan sejarah masing-masing.

"Walaupun dalam kawasan yang sama, tapi Gedung Sate dan Gasibu itu memiliki sejarah masing-masing. Dan memang tidak ada urgensi apapun dalam menyatukan kedua tempat tersebut," kata dia saat dihubungi, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, keinginan menyatukan dua tempat ini bukan dorongan dari publik, sehingga hanya jadi ego dari seorang pemimpin. Dedi Mulyadi sudah merasa memiliki kawasan ini sehingga dia ingin melakukan hal sesukanya tanpa dasar yang jelas.

Jika memang ini diubah karena dorongan dari publik, harus diperjelas publik yang mana dulu. Jika tidak ada maka keinginan penyatuan tersebut tidak menjadi hal penting apalagi akan mengeluarkan anggaran tidak sedikit di tengah minimnya anggaran pemerintah daerah.

"Sekarang katanya anggaran terbatas, ada efisiensi, tapi malah menghaburkan anggaran dengan proyek tersebut," papar Frans.