Ekonomi Restoratif Dinilai Perlu Dukungan Kebijakan dan Pendanaan

Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk menghubungkan pengalaman masyarakat di lapangan dengan proses penyusunan kebijakan di tingkat nasional. Menurutnya, berbagai praktik restorasi yang telah dilakukan di daerah perlu mendapat perhatian lebih luas agar dapat menjadi bagian dari agenda pembangunan.

"Kami ingin menghadirkan suara mereka dari lapangan lewat film ini. Harapan kami, temuan riset ini dapat terhubung sehingga bisa menjadi agenda bersama, menjangkau ruang para pembuat kebijakan di Jakarta dan tidak jadi gerakan sendiri-sendiri," kata Victoria, dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Sabtu (25/7/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menilai paradigma pembangunan perlu berubah. Menurutnya, pembangunan tidak lagi dilakukan dengan mengorbankan lingkungan, tetapi justru harus berjalan beriringan dengan upaya perlindungan alam.

Penelitian The PRAKARSA mencakup berbagai model restorasi, mulai dari pemulihan lahan pertanian di Tamanmartani, restorasi gambut di Tampelas dan Siak, hingga pengelolaan hutan berbasis kopi di Sigi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan restorasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kesadaran menjaga lingkungan, menurut hasil penelitian itu, perlu didukung oleh insentif ekonomi, akses pasar, kelembagaan yang kuat, dan pembiayaan yang memadai. Semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat, semakin tinggi pula komitmen mereka untuk menjaga ekosistem.

"Jangan vis a vis. Yang sudah kadung merusak akan kita berikan jeweran supaya mereka mau memulihkan lingkungan. Kita sedang mendata mereka. Itu yang akan kita kerjakan nanti," ujar Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat.

Dialog setelah pemutaran film turut membahas peran pemerintah, sektor keuangan, filantropi, investor, serta masyarakat dalam memperkuat ekonomi restoratif. Forum tersebut juga menjadi ruang bertukar pengalaman antara pelaku di lapangan dan para pengambil kebijakan.

Koordinator Forum Kemitraan Multipihak Sigi Hijau, Muhammad Jauhari, mengatakan masyarakat di Sigi memilih menjaga hutan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup mereka. Menurutnya, kelestarian hutan menjadi penopang utama sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga.

"Kalau tidak ada air, tidak ada pertanian, tidak ada yang bisa dimakan. Di Sigi tidak ada tambang atau perkebunan. Ini pilihan sepi di jalan yang sunyi," kata Jauhari.

Sekitar 100 peserta menghadiri forum tersebut, mulai dari perwakilan pemerintah, industri berbasis restorasi, sektor keuangan, akademisi, media, hingga organisasi masyarakat sipil. Selain memperkenalkan konsep ekonomi restoratif, kegiatan ini diharapkan membuka peluang lahirnya kemitraan baru, dukungan regulasi, serta skema pembiayaan yang dapat memperkuat berbagai inisiatif berbasis alam di berbagai daerah.