Dua BPR di Jabar Merugi Ratusan Miliar, Gubernur Diminta Turun Tangan

Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit menjelaskan, BPK RI memberikan opini WTP dengan penekanan suatu hal atas LHP LKPD Provinsi Jabar TA 2023. Penekanan suatu hal yang dimaksud satu diantaranya BPR Intan Jabar yang mencatatkan kerugian sebesar negatif Rp213,04 miliar per 31 Desember 2023.

"Hal ini berdampak pada penurunan modal menjadi negatif sebesar Rp141,16 miliar, dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/Car) sebesar negatif 571,62%, dan aset perusahaan menurun menjadi sebesar Rp28,93 miliar," ujar Ahmadi, di DPRD Jabar, Selasa (21/5/2024).

Sedangkan BPR Indramayu Jabar, dijelaskannya, tercatat kerugian sebesat negatif Rp18,48 miliar per 31 Desember 2023, akibat koreksi penyimpangan keuangan, dan kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP).

"Hal itu berdampak pada penurunan modal, dan kewajiban perusahaan yang sudah melebihi aset lancarnya," katanya.

Dengan kondisi itu, Noor menegaskan, penyertaan modal daerah pada PT BPR Intan Jabar dan PT BPR Indramayu Jabar tidak dapat diyakini kewajarannya.

"Selain itu terdapat ketidakpatuhan yang berpotensi menjadi tanggungan Pemdaprov Jabar," tegas Noor.

Noor melanjutkan, BPK merekomendasikan kepada gubernur agar menginstruksikan Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) berkoordinasi dengan LPS terkait simpanan nasabah pada PT BPR Intan Jabar yang melebihi batas maksimal simpanan.

"Kemudian bunga simpanan nasabah pada PT BPR Indramayu Jabar yang melebihi suku bunga dalam rangka memitigasi dan meminimalisir potensi dampak finansial yang ditanggung oleh Pemprov Jabar," jelasnya.

Selain itu, BPK minta Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat agar memantau dan melaporkan perkembangan proses hukum atas indikasi Tindak Pidana Korupsi pada PT BPR Intan Jabar dan PT BPR Indramayu Jabar.