DPRD Jabar Kutuk Aksi Bejad Taufik Hidayat, Minta Dihukum Maksimal

Iswara mengatakan, DRPD Jabar turut memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian dan masyarakat sudah turut serta membantu menangani persoalan tersebut. Sejumlah warga pun turut membuat banyak donasi untuk korban.

"Kami mengapresiasi dukungan pemerintah, masyarakat terhadap biaya pengobatan yang sudah disampaikan baik ke Rumah Sakit Hasan Sadikin maupun langsung kepada YTR," katanya.

"Termasuk Pemprov Jabar yang menanggung semua pembiayaan, satu miliar ya untuk itu, dan dari Pak Gubernur (KDM) Rp250 juta untuk pribadi YTR nanti setelah sembuh pasca-recovery," sambungnya.

Iswara juga mengimbau agar peristiwa yang menimpa YTR ini bisa menjadi pembelajaran dan bagi aparat kewilayahan khususnya di tingkat RT dan RW bisa menjaga lebih maksimal lingkungannya jika terdapat pendatang yang menyewa kontrakan hingga indekos.

"Kami mengimbau juga kepada para pimpinan wilayah khususnya di tingkat kelurahan, desa, RW, dan RT untuk lebih peduli terhadap kondisi di daerahnya. Ini tiga tahun (penyekapan), ini bukan waktu yang sebentar," ucapnya.

YTR sendiri dilakukan penyekapan dan penganiayaan oleh Taufik Hidayat di beberapa tempat indekos. Meski akhirnya paling parahnada di wilayah Cinunuk. Iswara meminta agar petugas kewilayahan bisa lebih jeli dalam mendata pendatang.

"Ini tentunya introspeksi buat kita semua sebagai warga negara Indonesia, warga Jawa Barat agar kita lebih guyub dengan warga-warga di lingkungan kita," ujar Iswara.

Disinggung mengenai munculnya usulan hukuman kebiri oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, menurut Iswara hal tersebut tidak menjadi soal karena merupakan usulan. Namun, nantinya APH yang akan menentukan sesuai UU pidana yang berlaku.

"Saya pikir usulan yang disampaikan oleh rekan anggota DPR itu sah-sah saja ya, dan biarkan nanti pemerintah yang akan menilainya. Karena tentunya aturan itu dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang ada di atasnya," kata Iswara.

"Secara pribadi saya mendukung, tapi tentunya prosesnya ada mekanismenya dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya," katanya.