Dolar Menggila, Pemkot Cirebon Rem Lelang Proyek

Penundaan lelang dipicu kenaikan harga sejumlah komponen konstruksi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pelemahan nilai tukar rupiah serta meningkatnya harga bahan bakar minyak membuat biaya pengadaan material dan distribusi mengalami kenaikan.

Menurut Iing, salah satu komoditas yang mengalami lonjakan cukup terasa adalah aspal. Kenaikan harga tersebut dinilai telah melampaui batas toleransi Standar Satuan Harga (SSH) yang sebelumnya dijadikan acuan dalam penyusunan APBD.

“Ada beberapa yang kami sesuaikan dengan satuan harganya, seperti harga aspal yang naik. Ketika kenaikannya di luar toleransi standar harga maka perlu dilakukan penghitungan ulang,” ujarnya.

Kondisi itu membuat pemerintah daerah memilih meninjau kembali kebutuhan pembiayaan proyek sebelum proses tender dilaksanakan.

Saat ini, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon tengah mengevaluasi berbagai paket pekerjaan yang telah masuk rencana pengadaan tahun ini.

Penghitungan ulang dilakukan untuk memastikan nilai kontrak yang nantinya ditawarkan kepada penyedia jasa tetap realistis mengikuti perkembangan harga pasar.

Evaluasi tersebut mencakup proyek-proyek infrastruktur yang sebelumnya telah disiapkan untuk dilelang pada semester pertama tahun anggaran 2026.

Namun, perubahan kondisi ekonomi membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap standar harga maupun standar belanja daerah.

"Akibat proses tersebut, target pelaksanaan tender mengalami kemunduran dari jadwal awal yang telah disusun pemerintah kota," ujar Iing.

Meski demikian, Pemkot Cirebon memastikan proyek pembangunan tidak dibatalkan. Pemerintah optimistis seluruh proses harmonisasi regulasi dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga tender bisa segera dilaksanakan.

“Mudah-mudahan setengah bulan sampai satu bulan ke depan sudah bisa dilaksanakan karena sedang dilakukan harmonisasi dokumen-dokumen aturan perundang-undangan,” kata Iing.

Penyesuaian tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlanjutan proyek pembangunan daerah di tengah tekanan kenaikan biaya konstruksi.

Di tengah meningkatnya biaya pembangunan, Pemkot Cirebon juga melanjutkan langkah efisiensi belanja pemerintah.

Salah satunya melalui kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara dan pegawai BUMD setiap Jumat sejak 1 April 2026.

Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih hemat energi setiap Kamis. ASN dianjurkan menggunakan kendaraan umum, kendaraan non-BBM, maupun sepeda untuk menekan konsumsi bahan bakar.

“Itu ikhtiar kami mengajak semua pihak mengurangi penggunaan BBM seefisien mungkin,” ujar Iing.