Bandung Barat, IDN Times - Akhir-akhir ini, publik Kabupaten Bandung Barat, khususnya yang bekerja di lingkup pemerintahan, tengah diresahkan oleh tersebarnya pamflet yang berisi tuntutan agar Bupati Bandung Barat, Aa Umbara mundur dari jabatannya. Dalam selebaran itu, foto Aa Umbara Sutisna dicoret tanda silang.
Seperti diketahui, selebaran itu beredar di sekitaran kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat beberapa waktu lalu.
Bupati Bandung Barat, Aa umbara memilih untuk tidak menganggap serius hal itu. Menurutnya, isi selebaran itu merupakan hal yang tidak masuk akal.
"Ya, selebarannya juga gitu. Kalau ditanggapi juga seperti sayanya konyol gitu ya," kata Aa Umbara, saat ditemui usai memberikan kuliah umum, di Fakultas Fisip Universitas Unjani, Kota Cimahi, Jumat (14/2).
Meski tak mau serius menanggapi, Umbara bakal mengusut siapa yang menyebarluaskan selebaran tersebut. Dalam selebaran itu tertera nama LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) yang dicantumkan.
Namun, Umbara meyakini PMPRI bukanlah pelaku penyebarluasan ataupun pembuatan selebaran itu.
"Iya sudah ada yang ngurus (menyelidiki), sama orang saya barang kali, tidak dengan saya. Saya mah kerja sajalah. Itu yang tidak (merasa) menyebarluaskannya juga ngelaporin polisi. Silakan saja yang tidak merasa LSM bahwa itu bukan mereka yang menyebarkan lapor sendiri," sebutnya.
Selebaran itu tersebar di sekitar Kompleks Pemerintahan KBB. Dalam pamflet tertulis Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) sebagai pembuat ajakan. Beredarnya spanduk dan pamflet itu sempat membuat panas dan bikin merah kuping para pendukung serta tim sukses Bupati.
Dalam selebaran itu tertulis 'Tolak dan basmi mafia pegawai siluman", "Jangan biarkan uang pegawai siluman dimakan pejabat", "Tangkap dan adili tim sukses bupati", dan "Turunkan Bupati Bandung Barat".
Selain kalimat-kalimat provokatif, dalam poster itu juga tertulis rencana aksi massa pada tanggal 20 Februari 2020 dengan tuntutan turunkan Bupati Bandung Barat.
Tak terima nama lembaganya dicatut, Ketua DPC PMPRI KBB, Dedi Setiawan mengklarifikasi jika pengurus PMPRI baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat, tidak pernah menggelar aksi menurunkan bupati ada 20 Februari 2020, sesuai isi spanduk dan pamflet.
"Kami tegaskan seruan aksi 20 Februari itu tidak benar, hoax, dan telah mencemarkan nama baik lembaga kami. Makanya melalui Ketua Umum DPP LSM PMPRI Indonesia, Rohimat, telah melaporkan hal ini ke Polda Jabar untuk mengusut siapa yang membuat dan menyebarkan spanduk atau pamflet tersebut," ujarnya, Kamis (13/2) kemarin.