Disdik Jabar: Kabupaten Bogor Paling Banyak Kecurangan PPDB 2023

18 Jul 2023, 21:10 WIB

IDN Times/Debbie Sutrisno

Bandung, IDN Times - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat akhirnya membuka data wilayah yang paling banyak melakukan pelanggan Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) 2023. Dari data 4,791 peserta yang didiskualifikasi, paling banyak berasal dari tiga daerah.

Kepala Disdik Jabar, Wahyu Mijaya mengatakan, pelanggaran yang dilakukan peserta PPDB 2023 ini paling banyak di tiga daerah. Adapun daerah ini yaitu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bandung.

"Data itu dengan berbagai kondisi yang ada, misal di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung itu mungkin beberapa daerah yang dianggap cukup tinggi," kata Wahyu, Selasa (18/7/2023).

1. Kabupaten Bogor mencapai seribu lebih tindak kecurangan

Kepala Disdik Jawa Barat, Wahyu Mijaya (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Meski begitu, Wahyu enggan menegaskan bahwa tiga wilayah itu banyak melakukan kecurangan mengenai pemalsuan data, seperti Kartu Keluarga (KK), atau dokumen lainnya. Sebab, angka 4.791 ini adalah akumulasi peserta yang dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB.

"Di Kabupaten Bogor di 1.635, Kabupaten Bekasi 589 dan Kabupaten Bandung 410. Tapi sekali lagi ini menyangkut karena beberapa daerah, tidak berarti banyaknya itu indikasi negatif. Jangan sampai seolah-olah jumlah itu menimbulkan tidak baik," katanya.

2. Disdik klaim 4,791 siswa yang didiskualifikasi telah sekolah

Kepala Disdik Jawa Barat, Wahyu Mijaya (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Wahyu menambahkan, 4.791 siswa yang dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB 2023 ini sudah mendapatkan hak pendidikan sesuai aturan. Dia mengklaim, peserta didik yang dibatalkan telah masuk sekolah swasta dan ada juga yang diterima di negeri yang sesuai dengan KK asli.

"Pada prinsipnya kami meyakini 4.791 ini sudah bisa sekolah di luar yang diselenggarakan pemerintah (negeri). Tapi tidak mengklaim itu terakomodir semua, karena tidak bisa dilihat itu masuk ke mana, tapi meyakini sudah mendapat alokasi sekolah di luar sekolah pemerintah," katanya.

3. Orangtua siswa di Bandung akan buktikan kecurangan Disdik Jabar

Ilustrasi orang tua siswa protes hasil PPDB Jabar. IDN Times/Debbie Sutrisno

Sebelumnya, Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat, Asep B. Kurnia alias AA Maung belum mempercayai data yang disampaikan oleh Disdik Jabar. Bahkan, pada Kamis (20/7/2023) orangtua murid akan mengukur manual jarak rumah ke sekolah.

Pengukuran dilakukan pada beberapa siswa-siswi yang telah masuk jalur zonasi di sekolah-sekolah favorit. Hal itu dilakukan untuk membuktikan apakah jalur zonasi memang sesuai aturan atau tidak. Adapun beberapa sekolah yang akan diukur yaitu SMAN 3, SMAN 5, dan SMAN 8 Kota Bandung.

''Kami akan melakukan pengukuran jarak manual siswa yang masuk melalui zonasi di beberapa sekolah favorit,'' ujar AA Maung, Selasa (18/7/2023).

Selama proses PPDB Jabar 2023, AA Maung menduga, banyak kecurangan terjadi selama proses pendaftaran tahap I dan II. Apalagi, cap sekolah favorit juga masih belum luntur. Masyarakat masih menggunakan berbagai cara untuk mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut.

''Nanti kita bisa lihat seberapa banyak siswa yang lolos dalam jalur zonasi dengan jarak terdekat, apakah betul berdomisili sesuai seperti yang di Kartu Keluarga,'' katanya.