Disdik Jabar: 20 Persen dari 228 Kecamatan Zona Hijau Segera Gelar PTM

Dedi menuturkan, nantinya jika izin proses pembelajaran tatap muka sudah diizinkan, ada beberapa mekanisme yang ditempuh. Izin pembelajaran langsung bukan berarti siswa belajar seperti tidak saat pandemik corona. Beberapa hal akan diterapkan pada siswa.

"Aturan yang dijalankan tetap ketat dan terbatas. Misalnya, hanya boleh menyelenggarakan maksimal empat jam tatap muka untuk pelajaran-pelajaran tertentu," ungkapnya.

Selain itu, dalam kondisi seperti saat ini, yang terpenting adalah kesehatan. Adapun untuk pendidikan seiring menyesuaikan. "Anak punya hak untuk hidup, hak sehat, baru hak mendapat pendidikan. Kesehatan adalah yang utama," jelasnya.

Kemudian, Dedi menyebutkan, kondisi di lapangan pada beberapa wilayah yang masuk pada zona hijau, terdapat siswa yang masih kesulitan akses internet. Pemprov Jabar juga meminta proses belajar dilakukan secara rombongan.

"Di 228 kecamatan zona hijau itu masih kami verifikasi, belum semua pasti tatap muka. Kami butuh 2 pekan untuk verifikasi," katanya.

Sampai saat ini, beberapa sekolah di zona hijau diminta untuk memenuhi semua indikator persyaratan yang telah diputuskan oleh Disdik Jabar. Ia meminta untuk zona hijau akses internet harus terpenuhi.

"Zona hijau itu mutlak, tapi konektivitas internenya juga dilihat. Kecamatan dengan konektivitas internet yang masih bagus dan bisa melaksanakan sekolah daring, maka tidak perlu ada tatap muka," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud-Riset Dikti) menyebut hanya ada 27 persen daerah kabupaten/kota di Indonesia yang masuk dalam zona hijau.

"Kalau di Jabar ini belum ada, paling banyak hanya zona kuning. Silakan untuk kepala daerah dan kepala sekolah yang memang tahu kondisinya. Kalaupun memang harus dimulai semua protokol kesehatan harus dipersiapkan," kata dia.