Lulusan SMK Masih Banyak yang Menganggur, Mengapa Mereka Sulit Kerja?
- TPT lulusan SMK di Jawa Barat mencapai 12,19 persen pada Agustus 2026, tertinggi antarjenjang pendidikan, meski turun 0,62 poin persentase dari tahun sebelumnya.
- Sebanyak 30,43 persen pengangguran di Jawa Barat merupakan lulusan SMK; kontribusinya turun dari 34,09 persen pada 2025, tetapi masih berada di bawah lulusan SMA.
- Pemprov Jabar, akademisi, dan pelaku industri menyoroti kesenjangan kompetensi; penguatan vokasi, kurikulum bersama industri, serta sistem pembelajaran ganda didorong agar lulusan sesuai kebutuhan kerja.
Bandung, IDN Times - Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) seharusnya memiliki bekal keterampilan yang bisa langsung digunakan untuk memasuki dunia kerja. Namun, kenyataannya, mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah masih menjadi tantangan bagi sebagian anak muda di Jawa Barat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat dalam laporan Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2026, lulusan SMK justru mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya, yakni sebesar 12,19 persen.
Meski angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini menunjukkan bahwa bekal pendidikan kejuruan belum sepenuhnya menjamin lulusan terserap di pasar kerja. Berikut sejumlah fakta mengenai pengangguran lulusan SMK di Jawa Barat.
BPS Jawa Barat mencatat TPT lulusan SMK pada Agustus 2026 mencapai 12,19 persen. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok pendidikan lainnya.
Posisi berikutnya ditempati lulusan SMA dengan TPT sebesar 10 persen. Sementara itu, lulusan SMP mencatat 5,69 persen, Diploma I/II/III sebesar 4,76 persen, dan lulusan perguruan tinggi atau Diploma IV hingga S3 sebesar 5,13 persen. Adapun kelompok pendidikan SD ke bawah memiliki TPT paling rendah, yakni 2,80 persen.
Tingginya angka pengangguran lulusan SMK menjadi perhatian tersendiri. Sebab, pendidikan kejuruan selama ini diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan dan kompetensi tertentu agar lebih mudah memasuki dunia kerja.
1. Angka pengangguran SMK turun, tetapi masih masalah belum teratasi
Para siswa menangani perawatan berkala sepeda motor pelanggan di area servis bengkel Karya Speed, SMK Harapan Mulya, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Rabu (16/9/2026). Kepala SMK Harapan Mulya Kendal, Rikha Imaniarti, menyebutkan bahwa bengkel ini rata-rata melayani 200 unit sepeda motor per bulan dengan perputaran laba yang dikembalikan untuk pembaruan alat diagnostik dan insentif siswa. (IDN Times/Dhana Kencana) Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebenarnya kondisi pengangguran lulusan SMK di Jawa Barat menunjukkan perbaikan. Pada Agustus 2025, TPT lulusan SMK mencapai 12,81 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 12,19 persen pada Agustus 2026 atau berkurang 0,62 persen poin.
Penurunan ini menjadi yang terbesar dibandingkan kelompok pendidikan lainnya. Namun, capaian tersebut belum cukup membuat lulusan SMK keluar dari posisi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi.
Sebagai perbandingan, TPT lulusan SMA justru mengalami kenaikan dari 9,87 persen menjadi 10 persen. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi mengalami penurunan dari 5,67 persen menjadi 5,13 persen.
Artinya, meskipun ada perbaikan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK, tantangan untuk mempertemukan kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja masih perlu menjadi perhatian.
2. Harus ada perubahan sistem pendidikan
Ekokraf gelar Workshop dan Playtesting Prototype Board Game di Tempat Kumpul Kreatif bersama siswa SMK, di Jakarta Utara, Jumat (9/10/2026). (IDN Times/Umi Jari Widayah) Persoalan ini juga yang tengah dibahas Pemprov Jabar, Bank Indonesia, dan para akademisi, untuk mengatasi kesenjangan kompetensi tenaga kerja agar bisa masuk ke dunia industri.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan menuturkan, mengenai pentingnya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi daerah dan menghasilkan kebijakan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Investasi yang tumbuh di Jawa Barat harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal agar masyarakat dapat mengambil bagian dalam peluang kerja yang tercipta. Karena itu, sinergi pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha menjadi kunci untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Erwan dalam diskusi di kantor BI Jabar beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung Koordinator Jawa Barat, Martha Fani Cahyandito, menilai bahwa saat ini ada disparitas pembangunan antara Jabar bagian utara dan selatan. Hasil pembangunan ekonomi tidak bisa dinikmati secara merata termasuk dalam pengembangan lembaga pendidikan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Upaya tersebut membutuhkan keterhubungan dari sisi infrastruktur dan teknologi. Namun, hal yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM),” kata Fani.
3. Industri butuk pekerja, tapi kualitas SDM kurang mumpuni
ESC 2026 diikuti 13 SMK binaan Pertamina Lubricants (Dok. Pertamina) Saat ini, sebanyak 30,43 persen pengangguran di Jawa Barat pada Agustus 2026 merupakan lulusan SMK. Angka tersebut berada di posisi kedua setelah lulusan SMA yang mencapai 31,48 persen.
Jika dibandingkan dengan Agustus 2025, kontribusi lulusan SMK terhadap total pengangguran mengalami penurunan. Sebelumnya, kelompok ini menyumbang 34,09 persen dari keseluruhan pengangguran. Sementara itu, lulusan SMP menyumbang 14,98 persen dan lulusan perguruan tinggi sebesar 8,02 persen.
Di balik sulitnya SMK mencari pekerjaan, kesenjangan industri untuk mencari SDM yang cocok dirasakan para pelaku usaha. Hal ini disampaikan
Lispiyatmini mengenai alasannya mendirikan SMK Mitra Industri MM2100 di kawasan industri MM2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Lis, sapaan akrabnya, menyebut bahwa persoalan kesenjangan antara kebutuhan industri dan kualitas lulusan sekolah kejuruan sesungguhnya belum sepenuhnya teratasi. Pada 2025, misalnya, dari sekitar 25.000 lowongan yang dibuka dalam sebuah kegiatan rekrutmen di Cikarang, hanya kurang lebih 2.500 orang yang diterima.
”Perusahaan membutuhkan tenaga kerja, tetapi lulusan sekolah juga masih sulit mencari pekerjaan,” kata Lis.
Karena itu, dia mendorong penguatan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan industri. Salah satu strategi yang melalui pengembangan 22 unit pendidikan vokasi di seluruh Indonesia. Kurikulum disusun melibatkan industri agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Selain melalui penguatan sekolah vokasi, Kemenperin juga mendorong penerapan pendidikan vokasi dengan sistem ganda (dual system). Model ini menggabungkan pembelajaran di sekolah dengan pengalaman kerja terstruktur di perusahaan.
”Pendidikan vokasi harapannya dapat membentuk kompetensi untuk menutup jurang antara output pendidikan dan kebutuhan industri,” kata Lis.
