BPKH Salurkan Rp270 Miliar per Tahun untuk UMKM dan Penanganan Bencana
BPKH mengalokasikan sekitar Rp270 miliar per tahun dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat senilai Rp4 triliun untuk program kemaslahatan non-APBN.
Dana disalurkan untuk pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, perhajian, pemberdayaan ekonomi seperti Merbot Mart dan feedlot, serta bantuan UMKM melalui dana bergulir.
BPKH membantu korban bencana dengan pembangunan rumah dan infrastruktur di Palu serta Sukabumi, dengan penyaluran berdasarkan kebutuhan, populasi, dan data penerima.
Bandung, IDN Times - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengalokasikan sekitar Rp270 miliar setiap tahun untuk berbagai program kemaslahatan umat. Dana tersebut berasal dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat yang nilai pokoknya kini mencapai sekitar Rp4 triliun.
Anggota BPKH, Indra Gunawan mengatakan, dana tersebut merupakan dana non-APBN yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan umat Islam, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, perhajian, hingga penanganan bencana.
"Ini dana non-APBN, dana yang bisa dimanfaatkan oleh umat Islam untuk asnaf atau kelompok yang berhak. Penggunaannya bisa untuk pendidikan, kesehatan, sosial, keumatan, agama, perhajian, termasuk penanganan bencana," ujar Indra dalam kegiatan kolaborasi filantropi bersama Rumah Yatim di Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026).
Menurutnya, dana pokok tersebut tetap dijaga agar tidak berkurang, sementara hasil pengembangannya dimanfaatkan untuk berbagai program kemaslahatan.
"Setiap tahun sekitar Rp270 miliar. BPKH sudah berdiri selama delapan tahun, sehingga totalnya hampir Rp2 triliun untuk umat. Sementara itu, dana pokoknya tetap terjaga sebagai dana endowment atau Dana Abadi Umat," katanya.
1. Mengembangkan usaha marbot masjid lewat Merbot Mart
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mulai menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi (dok. BPKH) Salah satu program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan BPKH adalah Merbot Mart. Program ini memberikan kesempatan kepada marbot masjid untuk mengembangkan usaha melalui pembangunan toko yang memanfaatkan bekas kontainer.
"Kami membangun program Merbot Mart. Jadi, marbot masjid bisa membangun toko dari bekas kontainer. Program itu ada di Bogor dan beberapa daerah lainnya," ungkapnya.
BPKH juga memiliki program penggemukan sapi atau feedlot untuk mendukung penyediaan hewan kurban. Dalam program tersebut, sebagian sapi dan kambing yang disalurkan melalui program sedekah kurban saat Idul Adha berasal dari hasil penggemukan yang dilakukan UMKM.
"Ada juga program feedlot atau penggemukan sapi kurban dan hewan kurban. Kami juga menyalurkan sedekah kurban setiap Idul Adha. Sebagian sapi dan kambingnya berasal dari hasil penggemukan UMKM," kata Indra.
2. Membantu masyarakat terdampak bencana
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mulai menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi (dok. BPKH) Selain itu, BPKH menyediakan skema dana bergulir atau revolving fund untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, Indra mengakui alokasi dana untuk program tersebut tidak terlalu besar.
"Ada juga dana lainnya terkait berbagai program, termasuk revolving fund atau dana bergulir untuk UMKM. Namun, jumlahnya tidak besar karena dana Rp270 miliar tersebut dibagi untuk 38 provinsi yang mengajukan proposal," katanya.
Selain pemberdayaan ekonomi, Dana Abadi Umat juga dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Indra mencontohkan keterlibatan BPKH dalam pembangunan Kampung Haji di Palu dan Sukabumi.
Adapun program tersebut mencakup pembangunan rumah serta pemulihan infrastruktur kampung atau desa yang terdampak bencana gempa bumi dan tanah longsor.
"Kami membangun rumah-rumah dan kembali membangun infrastruktur kampung atau desa yang terdampak bencana," tuturnya.
3. Permasalahan sosial harus ditangani secara kolaborasi
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Ia mengatakan pembagian dana kemaslahatan tidak dilakukan secara merata kepada seluruh daerah. Penyalurannya mempertimbangkan populasi, jumlah umat Islam, serta tingkat urgensi kebutuhan di masing-masing wilayah.
"Populasi, jumlah umat Islam, dan tingkat urgensinya juga menjadi pertimbangan," katanya.
Indra menegaskan dana kemaslahatan disalurkan langsung kepada penerima manfaat atau mustahik. Identitas penerima dicatat berdasarkan nama dan alamat agar penyalurannya dapat dipertanggungjawabkan.
"Ketika ada bencana atau masyarakat yang membutuhkan bantuan, dana disalurkan langsung kepada mereka. Jadi, penerimanya langsung by name, by address, dan semuanya kami catat," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menilai, potensi filantropi di Indonesia perlu dimaksimalkan melalui kolaborasi antarlembaga.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya menghimpun dana, melainkan memastikan bantuan yang diberikan mampu menciptakan kemandirian masyarakat.
"Yang kita cari bukan uangnya, tetapi bagaimana konsolidasi dan kolaborasi dilakukan agar distribusi dana-dana tersebut tepat sasaran," ujar Atalia.
Sedangkan, Direktur Rumah Yatim Nugroho B Wismono mengatakan, permasalahan sosial harus turut serta ditangani langsung dengan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta.
"Permasalahan sosial tentu harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak mungkin diselesaikan oleh satu pihak saja. Ketika permasalahan sosial hanya diselesaikan oleh sebagian pihak, pekerjaan tersebut tidak akan tuntas. Oleh karena itu, sinergi ketiga pihak ini harus terus dikembangkan secara maksimal," kata Nugroho.
.jpg)
