Dianggap Merugikan, 210 Buruh di Bandung Digugat Perusahaan Rp12 M

Tuti menuturkan, kejadian ini bermula di saat pihak perusahaan mengeluarkan kebijakan di mana ada sebagian pekerja yang harus dirumahkan sementara dan digaji 35 persen saja. Kebijakan ini diambil sepihak tanpa menerima masukan dari para buruh. Selain itu, manajemen pun meminta agar pembayaran tunjangan hari raya (THR) dicicil selama tiga bulan.

Atas kebijakan ini para buruh melakukan aksi demonstrasi di depan pabrik. Namun, pihak manajemen merasa apa yang dilakukan mereka tidak sesuai aturan karena berlangsung saat jam kerja.

"Padahal yang demo saat itu mayoritas mereka yang tidak pada jam kerjanya," papar Tuti.

Tuti pun menegaskan, seharusnya polemik ini tidak berlanjut ke pengadilan. Sebab masalah di sektor industri seharusnya terlebih dahulu diselesaikan secara bipartit atau kedua belah pihak antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja.

"Tidak ke pengadilan atau malah sampai dikuasakan ke kuasa hukum. Baiknya kita duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini," ujar Tuti.

Terlebih tuntutan buruh bukan hanya terkait mereka yang dirumahkan, tapi juga ada tuntutan atas pesangon dan uang pensiun yang tidak sesuai aturan.

Sementara itu, kuasa hukum CV Sandang Sari, Benny Wulur mengatakan, gugatan yang dilayangkan yakni terkait kerugian materil Rp2 miliar lebih dan kerugian immateriil Rp10 miliar. Dalam gugatannya, perusahaan tekstil itu juga meminta majelis hakim agar menyatakan nama-nama karyawan yang berada dalam daftar gugatan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Gugatan itu dilatarbelakangi aksi buruh pabrik itu pada Mei 2020. Tuntutannya agar tunjangan hari raya (THR) dibayarkan 100 persen, bukan dicicil.

Benny mengatakan, kliennya merumahkan sejumlah karyawan di masa pandemi COVID- 19. Mereka yang dirumahkan tetap mendapat THR namun dengan cara diangsur. Dasarnya, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020.

"Pemerintah tahu saat ini sedang Covid 19, maka perusahaan diizinkan membagi THR dalam tiga termin berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja," ujarnya.

Kemudian, kata dia, karyawan yang dirumahkan juga tetap mendapat upah. Sekalipun, dalam surat internal, mereka yang dirumahkan, dalam kondisi force majeur atau di luar dugaan, tidak mendapat upah. Namun kata dia, kliennya tetap memberikan upah.

"Karyawan yang dirumahkan tetap dapat upah tapi tidak 100 persen. Kalau yang tidak dirumahkan masih dapat upah 100 persen. Silakan cek, pabrik tekstil lain yang merumahkan karyawannya bahkan tidak diberi upah," katanya.

Dia menyebut, saat itu perusahaan mendapat orderan mengerjakan dari buyer. Buruh tekstil CV Sandang Sari menggelar unjuk rasa menuntut pembayaran‎ THR. Unjuk rasa yang digelar, dianggap manajemen tidak sesuai prosedur. Aturan perusahaan mengatur unjuk rasa karyawan dengan pemberitahuan tujuh hari sebelumnya.