Dedi Mulyadi: KLHK-KKP Segera Selesaikan Pencemaran Minyak di Karawang

07 Nov 2019, 18:00 WIB

ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar

Bandung, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di pesisir pantai Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Seperti diketahui, sejak beberapa waktu lalu pesisir pantai Kabupaten Karawang tercemar tumpahan minyak Pertamina dari sumur YYA-1. Hingga saat ini, tercatat ada 14.721 warga terdampak tumpahan minyak tersebut.

“Karawang itu sampai sekarang problemnya belum selesai. Pertaminan belum menyelesaikan (masalah) secara utuh,” ujar Dedi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11).

1. Bakal tinjau langsung lokasi tumpahan minyak

Dedi mengatakan, Komisi IV bersama KLHK dan KKP akan meninjau langsung lokasi tumpahan minyak pekan depan. “Kemudian segera mengambil penanganan yang lebih konkret agar problematika yang ada segera selesai. Karena kan ini sensitif,” ucapnya.

Menurut Dedi, hal yang terjadi saat ini sangat merugikan warga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Ia mencontohkan saat terjadi insiden jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Karawang, berdampak juga pada ikan hasil tangkapan nelayan yang tidak laku di pasaran.

2. Tumpahan minyak rugikan nelayan

IDN Times/Yogi Pasha

Dedi menyebutkan, tumpahan minyak yang terjadi di pesisir pantai Karawang diyakini mempengaruhi psikologis dari calon pembeli yang enggan membeli ikan dari perairan Karawang. Sebab, mereka khawatir dengan kondisi ikan yang tercemar minyak.

“Aspek psikologi ini sangat cepat di masyarakat, apalagi yang sekarang ini tercemar oleh minyak. Jadi andaikan masih ada ikan tangkapan, orang enggak mau beli. Ini yang harus segera diselesaikan dengan cepat,” katanya.

3. Perekonomian warga terganggu

IDN Times/Debbie Sutrisno

Dedi mendesak, pemerintah segera melakukan pemulihan terutama untuk perekonomian warga. Salah satunya mencari solusi bagi warga yang menganggur dan kehilangan penghasilan selama pencemaran terjadi.

“Ini semua harus dengan cepat dipikirkan, diganti kehidupannya. Misal dengan bantuan pangan non tunai. Itu harus segera,” ujar politisi Partai Golkar itu.