Dana Transfer Dipotong, Dedi Mulyadi Ogah Berutang Pilih Puasakan ASN
- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menolak berutang dan memilih efisiensi anggaran untuk mengatasi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
- Dedi akan melakukan efisiensi dengan membelanjakan anggaran publik untuk kepentingan masyarakat, serta mengurangi belanja-belanja yang tidak relevan.
- Pemotongan dana transfer sebesar Rp2,45 triliun memaksa Dedi meminta agar organisasi perangkat daerah berpuasa terlebih dahulu pada 2026.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan tidak akan menarik utang, meski saat ini pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026. Dedi lebih memilih melakukan efisiensi anggaran dibandingkan menarik utang baru.
Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa akhirnya Dedi ogah mengambil utang, salah satunya risiko menjadi beban baru, nantinya. Sehingga, langkah efisiensi menurutnya menjadi hal yang paling aman untuk saat ini.
"Menggunakan dana pinjaman yang sangat besar, yang akhirnya memberikan beban terhadap ekonomi. Jadi bagaimana cara membangun infrastruktur yang baik agar mandiri, maka pemerintahnya harus efesien," ujar Dedi di Gedung Pakuan, Senin (13/10/2025).
1. Pembangunan tetap jalan dengan efisiensi
Efisiensi yang dimaksud Dedi yaitu dengan membelanjakan anggaran publiknya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, dan juga mengurangi belanja alat tulis kantor, mengurangi belanja listrik, mengurangi belanja air, mengurangi belanja perjalanan dinas.
Selain itu, efisiensi juga dilakukan dengan mengurangi belanja pakaian dinas, mengurangi kegiatan-kegiatan seminar-seminar, simposium, simposium, kegiatan protokoler, protokoler, forum diskusi.
"Semuanya diarahkan pada fokus pembangunan yang menjadi kebutuhan rakyat. Dan dengan cara itu, maka kita akan mendapatkan uang yang cukup untuk membangun," katanya.
2. Menolak tawaran utang
Meski demikian, Dedi tidak mempersoalkan opsi pemerintah daerah dalam mengambil utang. Hanya saja hal itu harus tetap terukur berdasarkan kemampuan keuangan daerah, jangan sampai nantinya tidak bisa dibayar dan menjadi beban baru.
Dedi menyampaikan, ada beberapa tawaran agar Pemprov Jabar menarik utang baru, namun dirinya enggan mengambil dan memilih untuk menjalankan efisiensi.
"Tetapi saya di Provinsi Jawa Barat, meskipun saya ditawari untuk mendapatkan pinjaman, saya menolak. Karena saya ingin tetap membangun dengan menggunakan dana yang dimiliki di Provinsi Jawa Barat," katanya.
3. ASN Jabar siap-siap puasa di 2026
Pemotongan dana transfer dari pusat ke Jawa Barat sebesar Rp2,45 triliun dan sekitar Rp2,7 triliun bagi 27 pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jabar. Dengan demikian, Dedi meminta agar 2026 semua organisasi perangkat daerah berpuasa terlebih dahulu.
"Meskipun dananya mengalami pengurangan. Dengan cara apa? Dengan cara gubernur dan seluruh para pejabatnya dan ASN-nya berpuasa dari berbagai kepentingan yang tidak ada relevan, dengan kepentingan masyarakat," kata Dedi.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jabar saat ini masih memiliki kewajiban utang dari pinjaman dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Provinsi Jabar mendapatkan pinjaman total sebesar Rp4 triliun. Utang ini sendiri ditarik pada masa kepemimpin Gubernur Ridwan Kamil.
