CBI Bidik 137 Juta Calon Debitur, Pekerja Informal Jadi Sasaran

02 Nov 2026, 11:20 WIBKota Bandung5 min read

Yogi Pasha

News

Channel

Add Us on Google

Ilustrasi kredit (IDN Times/Arief Rahmat)

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

CBI membidik 137 juta calon debitur, termasuk pekerja informal yang sulit mengakses kredit karena minim dokumen penghasilan formal; BPS mencatat 59,42 persen pekerja berada di sektor informal.
Dalam CBI Connect 2026, CBI meluncurkan Income Predictor, EBAS, Skip Tracing, dan Agent Polar untuk memperkaya penilaian kredit, pengelolaan risiko, serta mendukung lebih dari 2.000 lembaga keuangan.
Perluasan pembiayaan bagi pekerja informal dan UMKM perlu ditopang data akurat, perlindungan data pribadi, tata kelola AI, serta penilaian kemampuan bayar yang mempertimbangkan kondisi ekonomi debitur secara menyeluruh.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

CBI mau membantu 137 juta orang yang ingin meminjam uang, termasuk pedagang dan pekerja lepas. Mereka sering tidak punya slip gaji. CBI membuat empat alat untuk melihat apakah orang bisa membayar cicilan. Sekarang, bank dan tempat pinjam uang tetap harus memakai data yang benar dan menjaga data pribadi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pengembangan credit intelligence membuka ruang bagi pekerja informal dan pelaku UMKM untuk dinilai berdasarkan gambaran keuangan yang lebih utuh, bukan semata dokumen penghasilan formal. Dengan data yang lebih akurat dan terstandarisasi, lembaga keuangan dapat memperluas akses pembiayaan sambil tetap memperhatikan kemampuan bayar, kualitas portofolio, dan pengelolaan risiko yang bertanggung jawab.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times – Pekerja informal menjadi salah satu kelompok masyarakat yang berpotensi memperluas pasar industri pembiayaan di Indonesia. Namun, keterbatasan dokumen penghasilan formal masih menjadi kendala ketika mereka mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi industri keuangan untuk mengembangkan metode penilaian kredit yang tidak hanya bergantung pada slip gaji atau bukti pendapatan konvensional. Terlebih, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2026 yang dikutip PT Credit Bureau Indonesia (CBI), sebanyak 59,42 persen pekerja di Indonesia berada di sektor informal.

Melihat potensi tersebut, CBI membidik 137 juta calon debitur agar memiliki peluang lebih besar mengakses pembiayaan. Perusahaan biro kredit swasta ini memperkenalkan empat solusi credit intelligence untuk membantu lembaga keuangan memperoleh informasi lebih komprehensif dalam menilai kemampuan bayar calon peminjam.

Inovasi tersebut diperkenalkan dalam forum CBI Connect 2026 bertema Leading the Next Era of Credit Intelligence di The St. Regis Jakarta, Jumat (30/10/2026). Forum ini dihadiri lebih dari 150 eksekutif senior dan pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

1. Pekerja informal jadi Potensi pasar kredit yang belum optimal

Ilustrasi pekerja informal (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Besarnya jumlah pekerja informal di Indonesia menjadi salah satu tantangan sekaligus peluang bagi industri pembiayaan. Sebagian masyarakat memiliki penghasilan dari aktivitas ekonomi sehari-hari, tetapi tidak seluruhnya mempunyai dokumen pendapatan formal yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit.

Pedagang, pekerja lepas, pelaku usaha mikro, hingga pekerja mandiri merupakan kelompok yang bisa menghadapi persoalan tersebut. Meskipun memiliki penghasilan, kemampuan finansial mereka tidak selalu mudah diverifikasi menggunakan metode penilaian kredit konvensional.

Akibatnya, keterbatasan informasi dapat menjadi hambatan dalam proses penilaian kelayakan kredit. Padahal, kemampuan seseorang membayar cicilan tidak semata-mata ditentukan oleh status pekerjaannya, melainkan juga besaran pendapatan, stabilitas penghasilan, dan kewajiban keuangannya.

Survei Konsumen Bank Indonesia mencatat proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk membayar cicilan atau utang mencapai 10 persen pada Agustus 2026. Data ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kemampuan pembayaran dan kewajiban finansial dalam proses pemberian kredit.

Direktur Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Perbankan, Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bayu Husodo, mengatakan pengembangan informasi perkreditan menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem pembiayaan di Indonesia.

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi penyelenggaraan CBI Connect 2026 sebagai forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekosistem informasi perkreditan di Indonesia. Forum ini diharapkan dapat memperkuat peran Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) melalui pengembangan credit intelligence dan pemanfaatan data berkualitas untuk mendukung strategi pengelolaan risiko kredit yang lebih komprehensif,” ujar Bayu.

Dia menambahkan, informasi yang terstandarisasi dapat meningkatkan akurasi penilaian kelayakan kredit, membantu mengidentifikasi risiko sejak dini, serta memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

2. CBI perkenalkan empat solusi untuk menjangkau calon debitur

Ilustrasi Kredit. (IDN Times/Aditya Pratama)

Untuk menangkap potensi pasar tersebut, CBI memperkenalkan empat solusi yang dirancang membantu lembaga keuangan mengatasi keterbatasan informasi dalam proses penilaian kredit.

Pertama, Income Predictor, teknologi yang memanfaatkan data dari berbagai sumber untuk memperkirakan pendapatan bulanan calon peminjam. Solusi ini ditujukan untuk membantu lembaga keuangan menilai kemampuan pembayaran masyarakat yang tidak memiliki dokumen penghasilan konvensional.

Kedua, Enhanced Bureau Alternative Score (EBAS), yang menggabungkan informasi biro kredit dengan wawasan perilaku dari aplikasi. Pendekatan ini ditujukan untuk membantu menilai calon peminjam yang memiliki riwayat kredit terbatas atau thin-file borrowers.

Ketiga, Skip Tracing, layanan yang menyediakan informasi kontak dan keterjangkauan calon peminjam maupun debitur secara lebih lengkap dan terkini. Informasi tersebut dapat membantu lembaga keuangan dan tim penagihan meningkatkan efisiensi dalam menghubungi debitur.

Keempat, Agent Polar, solusi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang membantu lembaga keuangan menganalisis dan membandingkan kinerja portofolio kredit dengan tren industri. Sistem ini juga menyediakan laporan analisis serta notifikasi proaktif untuk membantu mengidentifikasi potensi risiko.

Presiden Direktur CBI, Anton K. Adiwibowo, mengatakan pemanfaatan data yang lebih komprehensif diperlukan untuk membantu lembaga keuangan memahami profil calon peminjam di tengah kompleksitas kebutuhan pembiayaan masyarakat.

“Melalui inovasi credit intelligence, CBI menyediakan informasi yang lebih komprehensif mengenai profil calon peminjam berdasarkan data yang akurat, sehingga membantu lembaga keuangan meningkatkan akurasi penilaian kredit, menjaga kualitas portofolio, dan memenuhi ketentuan yang berlaku,” kata Anton.

Melalui empat solusi tersebut, CBI menargetkan dapat mendukung lebih dari 2.000 lembaga jasa keuangan dalam meningkatkan kualitas penilaian kredit dan pengelolaan risiko.

3. Perluasan akses kredit harus diimbangi pengelolaan risiko

ilustrasi kredit (IDN Times/Aditya Pratama)

Besarnya potensi calon debitur tidak serta-merta membuat penyaluran kredit dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko. Lembaga keuangan tetap perlu memastikan informasi yang digunakan dalam penilaian kredit akurat, relevan, dan sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi.

Terlebih, pemanfaatan data alternatif dan teknologi AI dalam penilaian kredit membutuhkan tata kelola yang memadai. Hal ini penting agar inovasi yang dikembangkan tidak hanya memperluas jangkauan pembiayaan, tetapi juga menjaga kualitas kredit yang disalurkan.

Ekonom senior Dr. Aviliani menilai lembaga keuangan perlu memahami kondisi ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh. Menurut dia, penilaian calon debitur tidak cukup hanya mengandalkan skor biro kredit.

“Cerita perekonomian Indonesia ke depan tidak hanya perlu menjaga aspek stabilitas di era higher, tighter, and longer atau aspek pertumbuhan tinggi saja. Namun, aspek pemerataan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui pemberdayaan sektor informal dan UMKM menjadi relevan. Bagi lembaga keuangan, hal ini membuat kita perlu melihat lebih jauh dari skor biro kredit dan memahami realitas ekonomi debitur secara utuh,” ujar Aviliani.

Anton menambahkan, CBI Connect menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan industri keuangan untuk memperkuat kolaborasi dan mengoptimalkan pemanfaatan data serta informasi kredit.

Upaya memperluas akses pembiayaan, menurut dia, harus berjalan beriringan dengan pengelolaan risiko yang bertanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal, termasuk pekerja informal dan pelaku UMKM, memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan.

Melalui pengembangan credit intelligence, CBI berharap dapat membantu lembaga keuangan mengambil keputusan kredit berdasarkan informasi yang lebih komprehensif sekaligus mendukung perluasan inklusi keuangan di Indonesia.