Cagub Jabar Bima Arya Setuju Sistem Zonasi Dihilangkan di PPDB

30 Jul 2024, 09:00 WIB

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Bakal Calon Gubernur Jawa Barat dari PAN, Bima Arya Sugiarto turut mengkritisi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, sistem ini sudah seharusnya diberhentikan terlebih dahulu dan dievaluasi.

Hal ini disampaikan Bima Arya usai berdiskusi langsung dengan para mahasiswa UPI khusunya yang fokus di bidang pendidikan di Amphiteather UPI, Kota Bandung, Senin (29/7/2024).

"Bagaimana mungkin zonasi bisa jalan, PPDB bisa lancar ketika infrastruktur sekolahnya tidak merata, dan tadi juga banyak yang menceritakan pengalaman buruk dengan zonasi," ujar Bima.

1. Infrastruktur pendidikan harus merata terlebih dahulu

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bima mengatakan, infrastruktur pendidikan di Jawa Barat sendiri masih belum merata, dengan begitu, sistem zonasi di PPDB ada baiknya harus diberhentikan terlebih dahulu dan dibenai. Adapun berdasarkan data Disdik Jawa Barat, ada sebanyak 128 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri.

"Saya setuju zonasi ini dihentikan saja dulu sampai kemudian kita siap secara infrastruktur dan juga tenaga pengajarnya," jelasnya.

2. Beasiswa pendidikan harus dihadirkan

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bima berujar, akan membuat solusi yang tertuang dalam program kerja yang nantinya jika dirinya terpilih maju Pilgub Jabar akan ditawarkan pada masyarakat. Namun yang pasti, dirinya memastikan sistem ini harus dievaluasi.

"Iya betul, karena zonasi harus didevaluasi, infrastruktur pendidikan ditambah, dan beasiswa juga harus lebih banyak lagi. Kalau enggak nanti akan susah kuliah semakin mahal, biaya enggak merata," katanya.

Dan nanti malah yang bisa kuliah atau sekolah hanya di kota-kota besar saja. Jadi say rasa APBD Provinsi dan 27 Kabupaten/Kota ini bisa dialokasikan untuk beasiswa di universitas-universitas terbaik di Jabar," lanjut Bima.

3. SMK juga perlu pembenahan

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Selain soal sistem PPDB, Bima juga mengkritik soal sistem pendidikan SMK di Jawa barat yang belum berdampak siginifikan kepada prospek ekonomi daerah ke depan. Dengan begitu, mantan Wali Kota Bogor ini mendorong sistem yang selama berjalan dapat segera dievaluasi dan dibuat aturan atau kebijakan baru.

"Ada yang belum nyambung juga di Jabar ini SMK nya harusnya bisa menunjang prospek ekonomi di Jabar ke depan. Jadi sejauh mana SMK itu bisa menyiapkan SDM (yang unggul) seperti untuk pariwisata, lingkungan, dan lain sebagainya," kata dia.