Bulog Jabar Salurkan Beras Berkualitas ke SPPG untuk Penyediaan MBG
- Ketersediaan beras tercukupi
- Sediakan stok juga koperasi merah putih
- Bapanas dukung langkah Bulog
Bandung, IDN Times - Perum Bulog Jawa Barat menyiapkan beras berkualitas untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Barat, Nurman Susilo mengatakan pihaknya telah menyediakan produk pangan khususnya beras ke SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) baik langsung kepada yayasan pengelola maupun melalui pihak lainnya.
"Saat ini terdapat empat SPPG yang menerima pasokan beras dari Perum Bulog Jawa Barat dengan kuantum sebanyak 6.000 kg dan diharapkan ke depannya SPPG yang menerima pasokan beras akan bertambah jumlahnya," kata Nurman, Jumat (3/10/2025).
1. Ketersediaan beras tercukupi
Menurutnya, ketersediaan beras di bulog sangat mencukupi termasuk ketika ingin dipakai untuk stok SPPG. Bulog terus melakukan pembelian gabah dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram dan ini membuat petani berani menjualnya sehingga beras di gudang Bulog masih aman.
"Pembelian gabah milik petani ini merupakan wujud komitmen dalam menjaga stabilitas pangan di Jawa Barat," paparnya.
Nurman menjelaskan pembelian gabah milik petani tersebut berdasarkan surat penugasan Nomor: 257/TS.03.03/K/9/2025 yang diberikan kepada Perum Bulog oleh Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dimana penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) ini melalui mekanisme Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
2. Sediakan stok juga koperasi merah putih
Selain menjaga kestabilan harga, penyerapan gabah juga menjadi upaya Bulog dalam menyeimbangkan ketersediaan pangan di tengah fluktuasi pasokan. Sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025 telah membeli GKP sebanyak 754.273 Ton Gabah Kering Panen dari Petani di Jawa Barat. Beras dari penyerapan gabah ini pun nantinya akan disalurkan ke koperasi Merah Putih (KDMP)
Tak hanya beras SPHP, ada juga beras premium, gula pasir dan minyak goreng pada saat dilaksanakannya launching program KDMP yang melibatkan 10 tempat di antaranya KDMP Cileunyi Wetan KDMP Cangkuang Wetan, KDMP Syariah Mekarjaya, KDMP Mekarwangi, KDMP Kedung Waringin, KDMP Lambangsari, KDMP Jatimakmur, KDMP Mampang, KDMP Sukamaju Cilodong, KDMP Hambalang yang lokasinya tersebar di wilayah Jawa Barat.
"Per tanggal 29 September 2025, terdapat 206 KDMP/KKMP di wilayah Provinsi Jawa Barat yang sudah terdaftar sebagai mitra binaan Perum Bulog yang lebih dikenal dengan RPK (Rumah Pangan Kita) dan 30 di antaranya sudah aktif melakukan transaksi pembelian komoditi pangan," kata Nurman.
Saat ini Perum BULOG Kantor Wilayah Jawa Barat sedang dalam proses penjajakan terhadap 101 KDMP/KKMP baru yang rencananya akan menerima dana pinjaman dari Bank Himbara untuk dijadikan sebagai mitra binaan Perum BULOG dan mendukung proses bisnis KDMP/KKMP dalam penyediaan pangan sehat dan harga terjangkau bagi masyarakat sekitar.
3. Bapanas dukung langkah Bulog
Badan Pangan Nasional (Bapanas) membuka peluang agar beras milik Perum Bulog dapat digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan berkualitas.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan Bulog memiliki dua skema dalam penyaluran beras. Pertama, melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang menawarkan kualitas medium. Kedua, beras komersial yang memiliki kualitas premium.
“Kedua jenis beras tersebut bisa menjadi pilihan dalam pengadaan bahan baku untuk program MBG. Namun, pemanfaatan stok CBP perlu diputuskan melalui rapat koordinasi terbatas lintas kementerian/lembaga,” ujar Arief saat ditemui di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).
Selama ini pasokan beras untuk program MBG ditentukan oleh masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meski demikian, ia menilai akan lebih ideal jika pengadaan beras dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan cara ini, dapat tercipta ekosistem pangan yang infrastrukturnya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah.
