Bandung, IDN Times - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat memastikan belum menerima laporan atau aduan adanya aparatur sipil negara (ASN) melanggar peraturan netralitas selama 22 hari masa kampanye Pilkada 2024.
"Alhamdulillah, untuk urusan Pilkada yang sekarang di Pemprov Jabar belum menerima laporan kejadian ketidaknetralan dari ASN," ujar Kepala BKD Jabar, Sumasna, dikutip Rabu (16/10/2024).
Meski begitu, Sumasna memastikan tahapan sosialisasi pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN di Pemprov Jabar akan terus berjalan hingga selesai masa pencoblosan Pilkada 2024.
"Untuk saling mengingatkan kembali posisi ASN di urusan Pilkada atau Pemilu itu harus netral," ucapnya.
Kondisi ini diharapkan bisa tetap terjaga hingga Pilkada selesai. Sebab, pada pemilu sebelumnya, yakni Pilpres dan Pileg terjadi enam pelanggaran ASN di lingkungan Pemprov Jabar.
"Beberapa di antaranya karena ketidaktahuan mengenai urusan mencalonkan diri di legislatif itu harusnya mundur dulu, baru punya KTA. Tidak boleh punya KTA dulu baru mundur," katanya.
"Terus ada satu yang ditemukan, dilaporkan ke Bawaslu dan terbukti. Kami tindak-lanjuti dengan hukuman disiplin," lanjut Sumasna.
Adapun salah satu ASN yang melanggaran netralitas pada Pemilu lalu, kata dia, sudah dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala. Hal itu dialami oleh salah seorang guru, sehingga hal ini harus menjadi pembelajaran.
"Salah satu guru. Jadi memang ini (guru) tantangan buat kami, karena banyak dan menyebar di mana-mana," tuturnya.
Sumasna menambahkan, untuk di lingkungan Dinas Pendidikan Jabar saat ini sudah berhasil mengawal sekitar 41 ribu ASN tenaga pengajar atau guru. Jumlah tersebut guna memastikan netralitas mereka di Pilkada serentak 2024.
"Pengawasan, pembinaan ada dinamika tersendiri. Kami bersyukur, ASN yang jumlahnya begitu banyak, (netralitas masih berjalan)," kata dia.