Bandung, IDN Times - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin meminta agar pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD tidak mengambil cashback kepada rekanan atau pihak ketiga yang mengadakan kerja sama pengadaan barang/jasa.
Permintaan Bey ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor : 6141/KPG.03.04/INSPT. Dia juga meminta agar pihak ketiga mengabaikan permintaan pembagian imbalan/keuntungan/persentase kepada pemberi kerja.
Selain OPD dan BUMD, surat edaran, tanggal 4 Juli 2024 itu disampaikan Bey Machmudin untuk menjadi perhatian para Bupati/Wali Kota se -Jabar. SE ini juga dikeluarkan berkaitan dengan adanya laporan yang mengatasnamakan dirinya untuk mengambil keuntungan dari pihak ketiga.
"Bersama ini disampaikan bahwa siapapun yang mengatasnamakan Penjabat Gubernur Jawa Barat baik atas nama jabatan maupun pribadi, keluarga, maupun kerabat, dipastikan bahwa permintaan tersebut adalah tidak benar," tulis SE yang ditandatangani Bey, dikutip Senin (5/8/2024).
Dengan begitu, Bey juga mendorong pihak ketiga yang mendapati ada oknum yang mengatasnamakan dirinya dan keluarga untuk mendapatkan keuntungan melaporkan ke pihak berwenang terutama Saber Pungli Jabar.
"Oleh karenanya diminta agar saudara melaporkan hal tersebut kepada Pihak yang Berwajib," tegas Bey.
Lanjut Bey, pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemdaprov Jabar dilaksanakan secara terbuka dan transparan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami senantiasa mendorong agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa maupun kerja sama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun BUMD melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memenuhi aspek ekonomis, efisien, transparan, akuntabel, taat pada ketentuan yang berlaku, serta menghindari terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat," kata dia.