Bekasi Banyak Pengangguran, KDM Minta Pemkot Buka Loker Setiap Minggu

Dalam pembahasan tersebut, Pemkot Bekasi menyampaikan terdapat sekitar 2.800 lowongan kerja yang tercatat. KDM meminta informasi tersebut ditindaklanjuti melalui pemetaan kebutuhan tenaga kerja di setiap kawasan industri sehingga masyarakat dapat mengakses informasi pekerjaan secara lebih mudah.

Menurut KDM, pembangunan daerah tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur dan penataan lingkungan. Pemerintah juga harus memastikan pembangunan memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

"Jalan sudah bagus, tamannya bagus, kali-kalinya sudah rapi. Tinggal penganggurannya harus berkurang," kata dia.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, tingkat pengangguran Kota Bekasi mencapai 7,3 persen, turun dari 7,82 persen pada tahun sebelumnya. KDM berharap besarnya aktivitas industri di wilayah Bekasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

"Pemetaan lowongan secara rutin, pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, dan kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha menjadi langkah yang didorong untuk mempercepat penurunan pengangguran," kata dia.

Sebelumnya, Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman blak-blakan mengenai adanya Human Resources Development (HRD) di salah satu perusahaan dengan sengaja tidak mengumumkan lowongan pekerjaan (lo9ker). Adapun tujuannya, untuk memperjual belikan kepada pihak-pihak tertentu.

Hal ini diketahui Herman dalam proses evaluasi dari laman penyediaan lowongan pekerjaan dari Pemprov Jabar bernama Gerai Layanan Informasi Ketenagakerjaan atau GLIK. Dimana partisipasi perusahaan mengiklankan lowongan masih minim, setelah ditelusuri ternyata ada oknum-oknum itu.

"Yang oknum ada ya, artinya tidak semua ada oknum yang kurang suka dengan platform ini, sukanya lakukan secara manual karena kalau manual dia bisa bedol desa, dari kampungnya misalnya. Atau ujung-ujungnya ada pungli. Ini kan rahasia warung kopi," ujar Herman belum lama ini.

Berdasarkan informasi yang didapatkannya, para oknum ini ada yang diduga memberikan tarif tertentu agar nantinya bisa masuk ke perusahaan tersebut. Sehingga, perusahaan enggan mengumumkan jika ada lowongan pekerjaan di perusahaan itu.

"Kalau ingin kerja harus x Rupiah. Itu oknum loh ya, sekali lagi. Ada perusahaan-perusahaan yang di dalamnya ada oknum di HRD yang tidak mau terbuka dalam rekrutmen pegawai," katanya.

"Kenapa? Kalau tidak terbuka kan bisa tertutup, bisa transaksi di bawah meja. Itu tidak boleh," kata Herman.