Atasi Kekeringan, Petani di Garut dan Bekasi Dapat Bantuan Mesin Pompa
Bandung, IDN Times - Kekeringan dipastikan melanda sejumlah daerah di Jawa Barat akibat musim kemarau. Kondisi ini membuat lahan pertanian kekurangan suplai air.
Untuk meminimalisir gagal panen, sejumlah daerah menyiapkan pompa agar air bisa ditarik dan mengaliri lahan pertanian.
Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Garut, Jawa Barat, sudah siap mengoperasikan 472 mesin pompa untuk mengatasi lahan pertanian wilayah tadah hujan agar bisa terairi sehingga masih bisa produktif di musim kemarau.
"Saat ini Dinas Pertanian telah memberikan pompa sebanyak 472 unit terdiri dari pompa brigade alsintan (alat dan mesin pertanian) dinas, maupun Kodim," kata Kepala Dispertan Kabupaten Garut Haeruman dikutip dari ANTARA, Selasa (3/9/2028).
1. Ada 10,3 hektare lahan pertanian di Garut diprediksi sulit suplai air
Ia menuturkan persoalan air untuk lahan pertanian pada musim kemarau menjadi perhatian pemerintah untuk bisa mengatasinya agar tetap bisa produktif dan memberikan keuntungan bagi petani.
Terutama, lanjut dia, mengatasi lahan pertanian tadah hujan di Kabupaten Garut yang tercatat saat ini seluas 10.301 hektare dari luas lahan areal persawahan sekitar 42.842 hektare.
"Sawah di Kabupaten Garut luas 42.842 hektare yang masuk ke dalam sawah tadah hujan ada 10.301 hektare, yang biasa ditanami padi setahun sekali mengandalkan air hujan," katanya.
Upaya pemerintah daerah untuk mengatasi lahan terdampak kemarau itu, kata dia, dengan menyiapkan mesin pompa, kemudian melakukan irigasi perpipaan di 120 titik tersebar di seluruh kecamatan yang masih ada sumber airnya.
Ia berharap adanya pompanisasi dan pipanisasi dengan memanfaatkan sumber air irigasi yang masih tersedia itu bisa membantu memenuhi kebutuhan air untuk lahan tadah hujan, sehingga bisa terus produktif meski kemarau.
"Diharapkan dengan adanya bantuan kegiatan pompanisasi, irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan sawah-sawah tadah hujan tersebut bisa ditanami setahun tiga kali, bahkan setahun empat kali," katanya.
2. Kekeringan lahan sudah terjadi sejak Juni 2024
Hal serupa dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bersama Kodim 0509/Kabupaten Bekasi menyalurkan bantuan pompa air kepada kelompok tani terdampak musibah kekeringan di wilayah Kecamatan Pebayuran.
"Bantuan pompa air ini diserahkan secara simbolis kepada tiga kelompok tani di wilayah Pebayuran bersamaan dengan aksi tanggap darurat penanggulangan bencana kekeringan yang dilaksanakan pemerintah daerah bersama Forkopimda," kata Koordinator Badan Penyuluhan Pertanian Pebayuran Endah Lestari.
Ia mengatakan penyaluran bantuan unit pompa air dilakukan setelah melewati proses identifikasi terhadap kelompok tani terdampak musibah kekeringan di wilayah Kecamatan Pebayuran sejak Juni 2024.
Hasil identifikasi tersebut kemudian dijadikan dasar usulan penerima bantuan unit pompa air melalui basis data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang dilaporkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi.
Bantuan pompa air diberikan kepada Kelompok Tani Sri Mahi Desa Bantarjaya berukuran tiga inci, pompa 6 inci diterima Kelompok Tani Karangharja lima, serta rumah pompa dan pompa air bagi Gapoktan Mukti Jaya Desa Karangharja.
"Kami dari Dinas Pertanian bekerja sama dengan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi telah menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada para kelompok tani yang memang sudah tercatat dalam usulan-usulan tersebut," katanya.
3. Sebanyak 13 daerah di Jabar tanggap darurat kekeringan
Saat ini ada13 kabupaten/kota di Provinsi Jabar memberlakukan tanggap darurat dan siaga darurat atas kekeringan yang terjadi. Satu kabupaten yang menerapkan tanggap darurat kekeringan yakni Bekasi, dan 12 kabupaten/kota menerapkan siaga darurat.
Sebanyak 12 kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut.
Pemberlakukan status tanggap darurat tersebut dilakukan demi keleluasaan dalam penanganan bencana menggunakan APBD dalam pos anggaran belanja tak terduga (BTT).
Sebagai mitigasi dan langkah penanggulangan, Pemprov Jabar bekerja sama dengan perusahaan air minum menyalurkan air bersih pada warga di delapan kabupaten kota dengan jumlah sekitar 954 ribu liter.
