Komunitas Ojol Minta Perpres Adil, Bukan Cuma Janji di Atas Kertas
- Empat tuntutan utama pengemudi: dari komisi hingga status kerja
- Pertemuan di Istana: aspirasi diterima, harapan tumbuh
- Menjaga semangat dan solidaritas di jalan
Bandung, IDN Times - Ribuan pengemudi ojek online yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak kembali turun ke jalan pada Jumat (7/11/2025), guna menyuarakan aspirasi mereka di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Aksi damai ini digelar untuk menegaskan posisi mitra pengemudi dalam proses penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait ekosistem transportasi daring.
Bagi mereka, regulasi yang adil hanya bisa lahir jika pembuat kebijakan mau mendengar langsung suara dari lapangan.
“Kami tidak menolak kebijakan pemerintah, tapi kami ingin terlibat. Jangan sampai aturan dibuat tanpa tahu bagaimana kami bekerja setiap hari,” ujar perwakilan URC, Ahmad Bakrie atau Bang Oki, dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Minggu (9/11/2025).
Gelombang massa yang mencapai ribuan orang ini datang dari berbagai wilayah Jabodetabek. Mereka membawa pesan sederhana namun tegas: peraturan yang menyangkut hidup para mitra ojol harus dibahas bersama mereka, bukan hanya oleh pemangku kepentingan di atas meja rapat.
Aksi ini juga menjadi momentum untuk menunjukkan solidaritas antar pengemudi. Di sela-sela orasi, para peserta mengheningkan cipta bagi rekan-rekan sesama ojol yang telah berpulang, termasuk almarhum Affan Kurniawan dan Rusdamdiansyah—dua sosok yang dianggap simbol perjuangan komunitas selama satu dekade terakhir.
1. Empat tuntutan utama pengemudi: dari komisi hingga status kerja
Dalam aksi tersebut, URC Bergerak menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, menolak rencana pemotongan komisi sebesar 10 persen yang dinilai dapat menurunkan penghasilan mitra secara signifikan.
Kedua, menolak perubahan status mitra menjadi karyawan tetap, karena dianggap menghapus fleksibilitas yang menjadi ciri khas profesi ojol.
Ketiga, mendorong agar proses penyusunan Perpres dilakukan secara terbuka dengan melibatkan perwakilan komunitas pengemudi asli yang memahami realitas lapangan. Dan keempat, menuntut hadirnya payung hukum yang berkeadilan dan berpihak pada semua pihak dalam ekosistem transportasi daring.
Menurut Oki, substansi tuntutan ini bukanlah bentuk perlawanan, melainkan ajakan berdialog. “Kami ingin aturan yang bisa dijalankan bersama, bukan yang memberatkan satu pihak. Kalau mau berkeadilan, dengarkan dulu kami di lapangan,” ujarnya.
2. Pertemuan di Istana: aspirasi diterima, harapan tumbuh
Sekitar 2.000–3.000 pengemudi menghadiri aksi ini. Delegasi URC Bergerak kemudian diterima langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro.
Dalam pertemuan itu, Istana menyatakan akan meninjau kembali isi rancangan Perpres dan memastikan adanya pelibatan komunitas ojol dalam proses pembahasan berikutnya.
Khasanah, salah satu perwakilan URC, menyebut bahwa pemerintah merespons positif aspirasi yang disampaikan. “Alhamdulillah, surat tuntutan kami sudah diterima. Beliau juga sangat mengapresiasi perjuangan para ladies ojol yang mencari nafkah dengan penuh semangat,” ujarnya, seusai audiensi.
Janji pelibatan komunitas dalam pembahasan Perpres menjadi secercah harapan baru bagi para pengemudi. Bagi mereka, keterbukaan dan transparansi adalah kunci agar regulasi yang dihasilkan tidak timpang dan bisa menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi daring di Indonesia.
3. Menjaga semangat dan solidaritas di jalan
Lebih dari sekadar aksi, URC Bergerak menegaskan bahwa perjuangan ini adalah bentuk tanggung jawab sosial untuk memastikan keberlanjutan profesi ojek online di masa depan. Mereka percaya, dengan keterlibatan semua pihak (pemerintah, perusahaan aplikasi, dan komunitas pengemudi) ekosistem transportasi digital bisa tumbuh lebih adil dan berdaya saing.
Oki menutup aksi dengan pesan solidaritas. “Kami di sini bukan untuk melawan, tapi menjaga. Kami ingin Perpres ini berpihak, berkeadilan, dan bisa terus berkelanjutan. Karena ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang kehidupan ribuan keluarga di Indonesia,” katanya.
