Anggaran Infrastruktur Jabar Naik Rp2,7 Triliun di APBD Perubahan 2025
- Anggaran infrastruktur Jabar naik Rp2,7 triliun di APBD Perubahan 2025.
- Sektor kesehatan naik Rp81,3 miliar menjadi Rp2,5 triliun, ketahanan pangan naik Rp767 miliar, dan pendidikan naik Rp120 miliar.
- Pemprov Jabar menargetkan pendapatan dari PKB dan BBNKB sebesar Rp9,7 triliun di masa APBD Perubahan 2025.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menaikan anggaran untuk infrastruktur sebanyak dua kali lipat dalam APBD Perubahan 2025. Jumlah kenaikan anggaran infrastruktur ini naik sebesar Rp2,7 triliun dari APBD murni 2025 yang angkanya hanya Rp2,1 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar, Herman Suryatman mengatakan, berdasarkan data yang ada dalam APBD Perubahan 2025 total alokasi untuk infrastruktur sebesar Rp4,9 triliun, mengalami kenaikan Rp2,7 triliun.
Kemudian, sektor kesehatan naik Rp81,3 miliar menjadi Rp2,5 triliun. Ketahanan Pangan Rp767 miliar naik Rp64,2 miliar. Terkahir pendidikan tetap mengalami peningkatan Rp120 miliar menjadi Rp11,3 triliun.
"Ini kan kebutuhan dasar masyarakat semuanya kami atensi dan teman teman bisa melihat dari angka angka ini keseriusan, komitmen Pemda dari kuantitatif," kata Herman dalam PressTalk, di Gedung Sate, Kota Bandung, dikutip Rabu (24/9/2025).
1. Target pendapatan pajak kendaraan diharapakan tercapai
Lebih lanjut, Pemprov Jabar menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp9,7 triliun di masa APBD Perubahan 2025 ini.
Adanya pemutihan tunggakan dan pajak yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu, diyakini mampu mendongkrak pendapatan dari PKB dan BBNKB. Herman merinci, target PKB sebesar Rp6,2 triliun dan BBNKB Rp3,5 triliun.
"Target kita, di perubahan ini ya. Target PKB Rp6,2 triliun. Kemudian BBNKB Rp3,5, didalamnya ada pemutihan. Pendapatan sendiri kita targetkan Rp31 triliun," katanya.
2. Sekda akui target sangat ambisius
Herman mengungkapkan, target pendapatan yang diusung ini memang terbilang besar, hanya saja hal ini dilakukan untuk melecut semangat agar pendapatan bisa mencapai target.
"Terus terang ini sangat progresif, tapi kan pelayanan publik harus terus berjalan," ucapnya.
Selain itu, Herman mengakui dalam merealisasikan target tersebut memang tidak mudah, mengingat saat ini ekosistem kendaraan listrik di Jabar mulai meningkat. Di mana hal itu memengaruhi sektor pendapatan, karena adanya subsidi atas penggunaan kendaraan listrik.
3. Banyaknya kendaraan listrik juga jadi tantangan
Dengan begitu, upaya lain kata Herman, akan dilakukan Pemprov Jabar, guna memastikan pendapatan untuk APBD tidak mengalami penurunan, karena dikhawatirkan bakal berdampak pada akselerasi pembangunan di Jawa Barat.
"Soalnya kan penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kita kan tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi. Kami ikhtiarkan maksimal, mudah-mudahan tercapai," kata dia.
