Amnesty Internasional Soroti Kasus Aan Aminah dengan CV Sandang Sari

Perusahaan harus melihat mogok kerja sebagai hak buruh yang telah dilindungi dalam berbagai instrumen hukum dan hak asasi manusia. Menurut Usman, hal itu tak bisa dianggap sebagai sesuatu yang merugikan perusahaan.

Negara seharusnya melindungi dan menghormati hak setiap orang untuk berjuang atas haknya, dengan cara menyampaikan aspirasi.

"Aparat berwenang harus dengan segera dan tanpa syarat membebaskan Aminah dan menghentikan proses hukum terhadapnya," kata Usman.

Amnesty mengingatkan bahwa negara dan perusahaan memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia para pekerja. Usman mengatakan, hak untuk menyampaikan pendapat dan hak untuk melakukan mogok kerja harus dilindungi.

Hak mogok kerja telah dilindungi dalam hukum internasional, termasuk diantaranya tergambarkan dalam Pasal 8 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Pasal 22 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Pasal 3, 8 dan 10 Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.

"Di Indonesia hak untuk mogok kerja juga telah diatur dalam Pasal 137 UU Ketenagakerjaan, dan perusahaan dilarang untuk melakukan PHK atas mogok kerja yang dilakukan secara sah sesuai dengan Pasal 144 UU Ketenagakerjaan," tuturnya.

Aan Aminah merupakan seorang buruh dari pabrik tekstil CV Sandang Sari Kota Bandung. Ia dituduh melakukan penganiayaan terhadap petugas keamanan pabrik pada 22 Juni 2020.

Sebelum peristiwa itu, Aan Aminah dan buruh CV Sandang Sari melakukan mogok kerja sejak April 2020 untuk menolak keputusan perusahaan yang mengurangi upah dan mencicil tunjangan hari raya (THR) selama tiga kali.

Aksi itu kemudian tidak berbuah manis. Sebab, pada 4 Juni 2020, Aan dan sembilan orang pengurus Federasi Sebumi lainnya di-PHK dengan alasan melanggar peraturan perusahaan karena “memprovokasi” buruh lainnya untuk melakukan protes dan mogok kerja.

Pada 22 Juni 2020, Aan dan anggota serikat buruh lainnya hendak masuk ke dalam pabrik untuk melakukan perundingan dengan pihak perusahaan terkait keputusan PHK tersebut. Namun Aan dihadang oleh beberapa petugas keamanan dengan cara didorong dan dihimpit dari dua arah.

Setelah merasa kesakitan, Aan berusaha keluar dari himpitan dengan menggigit tangan salah satu petugas keamanan tersebut sebagai upaya pembelaan diri.

Namun, setelah kejadian tersebut, Aan justru dilaporkan ke polisi pada tanggal 22 Juli 2020 dengan tuduhan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 22 Oktober 2020.

Pada 1 Februari 2021 kepolisian telah melimpahkan kasus Aan ke kejaksaan. LBH Bandung telah mengajukan penangguhan penahanan dan Aan ditetapkan sebagai tahanan kota hingga 20 Februari 2021.

Namun pada Senin 22 Februari 2021, Aan mendapat panggilan dari Kejaksaan Negeri Bandung dengan agenda pelimpahan dan pemeriksaan perkara ke Pengadilan Negeri Bandung. Sejak saat itu, ia ditahan di Rutan Perempuan Sukamiskin.

Selain menjadi tersangka kasus penganiayaan, Aan dan buruh lainnya juga digugat oleh CV Sandang Sari sebanyak Rp 12 miliar karena dianggap telah merugikan perusahaan karena melakukan mogok kerja.