Alih Fungsi Lahan Jadi Sebab Banjir di Bandung Selatan

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Meiki W Paedong mengatakan, segala upaya pemerintah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung akan sia-sia jika masih melakukan pendekatannya melalui pembangunan infrastruktur.

"Kalau kami pandang, banjir yang melanda Bandung selatan ini juga dipicu oleh masih maraknya alih fungsi lahan di sana. Pemerintah Pusat melakukan pendekatan banjir ini lewat pola-pola infrastruktur. Jurug jompong atau sodetan-sodetan yang dibangun," ungkap Meiki saat dihubungi, Senin (3/1).

"Di satu sisi, alih fungsi lahan masih banyak terjadi misalnya pengembangan kawasan perumahan," imbuhnya.

Meski pemerintah pusat berupaya keras meminimalisir banjir di Bandung selatan, hal itu akan percuma jika kemudahan izin pembangunan infrastruktur masih diberikan secara leluasa. Menurutnya, jika pembangunan di cekungan Bandung masih terus dilakukan, daerah resapan air akan terus hilang dan arus air bakal mengalir menuju ke wilayah yang lebih rendah.

Berdasar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, tiga Kecamatan; Dayeuhkolot, Baleendah dan Bojongsoang menjadi datatan terendah.

"Pembangunan Agung Podomoro, Summarecon dan TOD Tegalluar misalnya. Itu juga berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah air larian. Yang secara ekologis kemampuan Bandung selatan untuk menyerap air menjadi berkurang," kata Meiki.

Di sisi lain, persoalan drainse sedikit banyak menurutnya juga berkontribusi menjadi penyebab banjir. Namun, yang paling terasa sebagai penyebab banjir kata Meiki, adalah alih fungsi lahan.

Pada akhirnya, fungsi hidrologi atau air bawah tanah di kawasan Bandung Selatan menjadi tidak bekerja. Air larian dari wilayah dataran yang lebih tinggipun akhirnya tidak terserap.

"Selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya sungai Citarum, tidak akan menampung air limpasan," ujarnya.

Sedimentasi tanah di aliran sungai Citarumpun juga diduga ikut andil tidak tertampungnya limpasan air dari wilayah hulu. Penyebab dari sedimentasi itu, selain karena alih fungsi tanaman keras menjadi pertanian, juga diakibatkan karena minimnya daerah serapan air.

"Kalau air dari arah hulu sempat teresap oleh tanah, air-air yang masuk ke anak sungai Citarum ini juga kan akan berkurang," kata dia.

Walhi Jabar sadar betul fakta banjir di kawasan Bandung Selatan memang hal yang rutin terjadi setiap tahunnya. Namun, hal itu bisa diminimalisir tidak dengan pendekatan infrastruktur.

Meiki menyebut, pemerintah bisa disebut gagal dalam upaya penanggulangan banjir jika masyatakat Dayeuhkolot, Baleendah dan Bojongsoang ini masih terendam dan terpaksa beradaptasi dengan air setiap tahun.

"Upaya minimalisirnya ini akan sia-sia juga kalau alih fungsi lahan masih terus ada. Pada akhirnya, masyarakat yang hidup di dataran terendah cekungan Bandung akan berhadapan pada dua pilihan. Beradaptasi dengan banjir atau terusir," ujarnya.

Menurut Meiki, pemerintah bisa dikatakan gagal jika seluruh upaya sudah dilakukan namun genangan banjir tak kunjung menurun setiap tahunnya.

"Pendekatan infrastruktur sudah dilakukan, pendekatan vegetasi sudah dilakukan. Tapi upaya menekan laju air larian ini tidak dilakukan ya akan percuma saja," sebutnya.

Dari hasil analisis Walhi Jabar, yang perlu dilakukan pemerintah bukan menanggulangi banjir melalui pendekatan infrastruktur. Namun, pembuatan embung-embung menurutnya perlu untuk menampung larian air. Perizinan pembangunan dengan skala besar juga mustinya diperketat.

"Kolam-kolam retensi harapannya bisa meminimalisir. Lalu alih fungsi lahan ditekan, dibuatlah ruang-ruang terbuka hijau yang bergungsi menjadi daerah serapan air hujan supaya menekan laju air larian yang mengalir ke sungai Citarum," pungkasnya.