Ada 361 Paket Konstruksi Ditangani Pemprov Jabar, Nilainya Rp2,287 T

04 Des 2025, 14:23 WIB

Azzis Zulkhairil

Ilustrasi Infrastruktur jalan. (IDN Times/Arief Rahmat)

Intinya sih...

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat mengelola 361 paket pekerjaan konstruksi pada Tahun Anggaran 2025 dengan total nilai Rp2,287 triliun.
Terdiri dari 105 paket program murni, 139 paket hasil pergeseran, 60 paket hasil perubahan, serta 57 paket melalui Belanja Tidak Terduga (BTT dan BTT 2).
Paket tersebut tersebar pada pekerjaan jalan maupun jembatan dengan ragam kegiatan, fokus pada rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan berkala, pemasangan marka, pelebaran, hingga pembangunan dan penggantian jembatan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat mengelola 361 paket pekerjaan konstruksi pada Tahun Anggaran 2025. Seluruh pengerjaan tersebut akan digarap dengan nilai Rp2,287 triliun.

Seluruh paket tersebut dirancang untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas pelayanan jalan dan jembatan, serta menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di seluruh wilayah Jabar.

Kepala DBMPR Jabar, Agung Wahyudi menjelaskan, pihaknya telah merancang program yang fokus pada rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan berkala, pemasangan marka, pelebaran, hingga pembangunan dan penggantian jembatan.

"Fokus kami adalah menjaga performa jalan dan jembatan tetap mantap, sekaligus mempercepat penanganan pada ruas yang memerlukan intervensi rekonstruksi, rehabilitasi, maupun pemeliharaan berkala," ujar Agung dikutip, Kamis (4/12/2025).

1. Anggaran untuk infrastruktur jalan difokuskan ke konstruksi dan pelebaran

ilustrasi infrastruktur logistik (IDN Times/Bagus F)

Dari total paket yang disusun pada TA 2025, terdapat 105 paket program murni, 139 paket hasil pergeseran, 60 paket hasil perubahan, serta 57 paket melalui Belanja Tidak Terduga (BTT dan BTT 2).

Paket-paket tersebut tersebar pada pekerjaan jalan maupun jembatan dengan ragam kegiatan, mulai dari pembangunan pelengkap, penggantian jembatan, hingga peningkatan keselamatan jalan.

Paket pergeseran menjadi kelompok terbesar dengan nilai mencapai Rp1,245 triliun. Porsi anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk rekonstruksi dan pelebaran jalan.

2. Rusak ringan dan berat juga tetap dipantau langsung

ilustrasi infrastruktur yang dibangun menggunakan APBN (dok. Kemenkeu)

Sementara paket murni senilai Rp321,31 miliar diarahkan pada pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan pembangunan pelengkap jalan serta jembatan. Pada sisi lain, paket perubahan senilai Rp348,672 miliar diprioritaskan untuk mempercepat penanganan ruas dan jembatan yang memerlukan tindakan segera.

DBMPR juga mengalokasikan anggaran melalui BTT untuk mendukung penanganan khusus maupun respons cepat terhadap kebutuhan di lapangan.

Agung menambahkan bahwa kondisi jalan provinsi sepanjang 2.362,18 kilometer pada Semester II Tahun 2024 berada pada tingkat kemantapan 86,44 persen. Angka ini merupakan akumulasi jalan berstatus baik dan sedang.

"Meski kemantapan jalan sudah tinggi, kami tetap mempercepat penanganan ruas yang masuk kategori rusak ringan dan rusak berat agar pemerataan kualitas infrastruktur bisa dirasakan seluruh masyarakat," katanya.

3. Klaim pengerjaan sudah berjalan secara akuntabel

Ilustrasi Infrastruktur (Pelabuhan) (IDN Times/Arief Rahmat)

Pada kondisi jembatan, dari total 1.318 unit yang tercatat, sebanyak 1.123 unit berada dalam kondisi mantap.Hingga laporan progres terakhir, DBMPR mencatat 263 paket telah masuk tahap kontrak.

Dari jumlah tersebut, 124 paket sudah selesai sepenuhnya dan 139 paket tengah berjalan di lapangan. Selain itu, terdapat 98 paket yang masih berada dalam proses pengadaan.

"Kami memastikan seluruh proses pengadaan berjalan akuntabel dan progres fisik di lapangan terus kami monitor. Targetnya, paket-paket strategis dapat selesai tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ujarnya.