27 Hari Jelang Pilgub Jabar, Parpol Masih Saling Mengunci

31 Jul 2024, 14:05 WIB

ilustrasi pilkada (IDN Times/Esti Suryani)

Bandung, IDN Times - Pendaftaran pasangan calon gubernur Jawa Barat tinggal 27 hari lagi. Partai politik hingga saat ini masih belum ada yang mendeklarasikan pasangan jagoannya untuk bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu di Jawa Barat.

Partai politik di Jawa Barat masih sebatas mengumumkan tokoh yang akan diusung dan saling menjalin komunikasi. Namun, beberapa ada juga yang sudah teken MoU untuk Pilgub Jabar. Seperti PKS dan Nasdem Jawa Barat. Keduanya telah membuat nota kesepahaman bersama.

Hal ini Disampaikan langsung oleh Bakal calon (balon) Gubernur Provinsi Jawa Barat dari Nasdem, Ilham Akbar Habibie belum lama ini.

"Saya juga harus katakan di sini. Ini memang didukung resmi oleh NasDem dan kita juga resmi ada diskusi yang erat sekali dengan PKS dan sudah ada MoU yang di tanda tangan," kat Ilham.

1. Ada tiga faktor membuat partai saling mengunci

Ilustrasi pemilu. (IDN Times/Mhd Saifullah)

Sementara, beberapa partai lainnya masih belut mengumumkan akan berkoalisi dan belum mendeklarasikan akan mengusung pasangan mana saja. Menurut pengamat politik Unpad, Muradi, kondisi partai politik masih saling mengunci ini bisa jadi disebabkan oleh tiga faktor.

Faktor pertama, soal masih adanya harapan atau peluang koalisi tingkat pusat bisa linier ke Pilkada 204. Adapun faktor keduanya yaitu, adanya keinginan para elit partai memindahkan petahana seperti Ridwan Kamil alias RK ke Pilgub Jakarta.

"Tapi kemudian jadi problem ada kedua, kedua ada keinginan elit politik mengajak seperti RK ke Jakarta nah ini jadi salah satu karena isu berkembang RK diminta ke Jakarta oleh Pak Jokowi, sehingga ada saling mengunci di situ," ujar Muradi, Rabu (31/7/2024).

2. Ada faktor Ridwan Kamil

Ilustrasi pemimpin (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Faktor ketiga, Muradi mengatakan, para partai politik banyak belajar dari Pilpres kemarin. Di Pilgub Jabar mereka tidak ingin salah langkah dan akan lebih hati-hati dalam membuat koalisi dan mengusung pasangan calon gubernur.

"Jadi kalau hari ini soal pemenangan di Jabar kalau RK maju di Jabar akan banyak partai gabung, tapi kalau misal RK tidak maju bisa mengarah ke Dedi Mulyadi cukup kuat," ujarnya.

"Partai politik lainnya akan mengalir, karena partai tidak ingin salah pilih, seperti kejadian pas Pilpres. Semua kan arah ke Ganjar tiba-tiba presiden belok ke yang lain itu kelihatannya partai menunggu itu," lanjut Muradi.

3. Ada perubahan trend pemilih

Ilustrasi calon kepala daerah jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Menurut Muradi, para partai politik juga melihat trend pemilih saat ini yang dimana bisa di gaet dengan adanya bantuan sembako dan lainnya. Hal itu terbukti seperti Pilpres kemarin, dimana bantuan yang turun ke masyarakat sangat besar.

"Pilpres kemarin dalam tiga bulan berubah total dari Ganjar menang terus menurun jadi sekian persen, jadi ini salah satu partai politik enggan buru-buru juga. Bukan beli money politik tapi ada sembako dari pemerintah, jadi akhirnya nunggu. Publik saja yang mudah dikondisikan," kata dia.

Meski begitu, Muradi menuturkan, ada beberapa partai yang dari awal sudah siap akan berkoalisi dengan siapapun namun, begitu tahu ada campur tangan Jokowi maka langsung pindah haluan jadi bersebrangan.

"Seperti PDIP yang penting bukan Jokowi, siapapun mau ke Demul ke RK maka akan ikut yang menang, tapi kalau ada unsur campur tangan Jokowi pasti mereka gak mau Ikut," katanya.