1.600 Difabel di Bandung Didata Ulang untuk Permudah Pelayanan Publik

Di Kota Bandung ada 1.600 penyandang disabilitas yang perlu didata dan mendapatkan kartu identitas. Penyandang disabilitas ini bisa merekam data kependudukan yang baru di kantor kewilayahannya masing-masing.

“Di Disdukcapil bisa, kecamatan bisa, jadi seperti biasa saja. Malahan bisa hadir juga petugas dari Disdukcapil ke rumah masing-masing penyandang disabilitas,” jelasnya.

Terkait infrastuktur khusus penujang penyandang disabilitas, Yana mengungkapkan pihaknya masih terus menambah dan memperbaiki supaya mereka bisa merasa aman dan nyaman tinggal di Bandung.

“Insya Allah kami akan coba penuhi, mudah-mudahan Kota Bandung bisa menjadi kota yang ramah disabilitas. Kan guiding block sudah bikin, kemudian di Puskesmas juga sudah ada huruf braile. Jadi kami akan dorong juga di beberapa tempat pelayanan publik,” terangnya.

Sebelumnya, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos, Eva Rahmi Kasim menjelaskan pentingnya pendataan penyandang disabilitas. Mereka merupakan kelompok marjinal, yang tetap harus didapat sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

"Pendataan yang selama ini hanya berbasis rumah tangga, sekarang diperluas menjadi berbasis pada LKS sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial," kata dia dikutip dari laman kemensos.go.id.

Menurutnya, Balai Disabilitas sebagai UPT Kemensos tidak hanya berfungsi sebagai pelayanan tetapi juga tempat rujukan, pemberi informasi dan komunikasi sekaligus fungsi pendataan. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos saat ini juga sedang mengembangkan aplikasi pendaftaran melalui HP Android sehingga seseorang atau individu bisa melakukan registrasi terhadap program-program kesejahteraan sosial yang akan langsung tersambungkan dengan LKS terdekat. LKS tersebut selanjutnya menindaklanjuti dengan melaksanakan verifikasi dan validasi data yang masuk. 

"Kemensos melalui 19 (sembilan belas) Balai Disabilitas akan melaksanakan layanan satu atap  One Stop Services serupa dengan Centerlink," tandas Eva.