Polda Jabar Imbau Warga Jawa Barat Tak Ikut Aksi Kawal Sidang MK
IDN Times/Galih Persiana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Jawa Barat, Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi mengatakan, polisi telah berkali-kali mengimbau agar masyarakat Jabar tidak berangkat menuju Jakarta untuk turun ke jalan mengawal proses persidangan di Mahkamah Konstusi. Hal yang sama juga diutarakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Mulai Jumat (14/6), MK akan memulai persidangan gugatan Pemilihan Presiden yang dilayangkan tim Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam poses hukum tersebut, sejauh ini memang belum ada kepastian bahwa akan diramaikan oleh massa.
1. Tidak ada operasi penyekatan
IDN Times/Toni KamajayaBerbeda dengan kala menyambut 22 Mei 2019, Polda Jabar mengaku instansinya tak akan menggelar operasi penyekatan. "Jadi kami hanya mengimbau saja," kata Rudy, kepada wartawan di Markas Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (13/6).
Operasi penyekatan yang dilakukan Polda Jabar menyambut 22 Mei 2019 dinilai cukup efektif menghalau potensi kericuhan. Lewat operasi tersebut, Polda berhasil menghalau massa dan mengamankan berbagai senjata mulai dari ketapel hingga bom molotov.
2. Rudy percaya MK bersikap netral
IDN Times/Irfan FathurohmanSalah satu wacana yang muncul dan mendorong massa untuk bergerak dan berdemonstrasi di MK tak lain agar proses hukum berjalan adil. Soal itu, Rudy bilang bahwa masyarakat perlu memberi kepercayaan 100 persen pada MK.
"MK akan bersikap netral. Sampai sekarang kami masih terus mengimbau masyarakat agar tak berangkat ke Jakarta untuk aksi massa," katanya.
3. Ridwan Kamil: lebih baik tunggu di rumah
IDN Times/Galih PersianaSama dengan Kapolda Jabar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyampaikan hal serupa. Menurutnya, MK akan memproses gugatan pelapor seadil-adilnya dan sesuai hukum yang berlaku.
"Lebih baik kita tunggu di rumah, kita lihat bagaimana hasilnya, semua sudah diatur (oleh hukum) di MK karena kita ini negara hukum. Jadi agar kondusif, warga Jawa Barat sebaiknya tidak usah pergi terlalu jauh. Serahkan saja pada Mahkamah Konstitusi," katanya, di tempat dan waktu yang sama.
4. 500 orang warga Bandung ke Jakarta?
IDN Times/Isidorus Rio TuranggaSejauh ini muncul wacana bahwa ada 500 orang masyarakat Kota Bandung yang berencana menggelar aksi mengawal MK di Jakarta. Kepergian mereka dari Bandung ke Jakarta menggunakan aneka ragam moda transportasi
Hal tersebut dikatakan Sekretaris FPI Bandung, Ahmad Kurniawan. Menurut Ahmad, FPI mendengar kabar tersebut dari mulut ke mulut. "Kami hanya mendengar, bahwa ada 500 orang warga Bandung yang akan berangkat (ke Jakarta untuk aksi massa)," ujarnya, Rabu (12/6).
Di sisi lain, FPI, kata dia, tidak mendorong anggota atau simpatisannya menggelar aksi massa di MK mulai Jumat (14/6). "Tidak ada instruksi khusus dari FPI," kata Ahmad.
