Comscore Tracker

Ridwan Kamil: Pemerintah Pusat Harus Ikut Selesaikan Kemacetan Bandung

Jangan hanya Jakarta yang dipikirkan dong

Bandung, IDN Times - Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mengatasi persoalan kemacetan sulit dilakukan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dana sehingga pembangunan moda transportasi massal seperti kereta api.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, dengan adanya survei yang menyebut Bandung menjadi kota termacet di Indonesia memperlihatkan transportasi publik memang harus disegerakan. Sebagai salah satu kota metropolitan, Bandung sudah semestinya memiliki moda transportasi massal. Dengan penambahan penduduk yang tinggal dan bekerja di kota ini jangan sampai penggunaan kendaraan terus meningkat yang kemudian berdampak pada kemacetan.

"Transportasi publik itu tidak bisa menggunakan APBD (anggaran penerimaan dan belanja daerah), itu problemnya," kata Ridwan Kamil ditemui di kantornya, Rabu (9/10).

1. Perhatian terlalu berpusat di Jakarta

Ridwan Kamil: Pemerintah Pusat Harus Ikut Selesaikan Kemacetan BandungIDN Times/Feny Maulia Agustin

Menurutnya, perkembangan kota besar saat ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Kota lain seperti Bandung, Depok, Surabaya, hingga Makassar butuh perhatian sama dalam transportasi publik. Ketika perhatian anya terpusat di Jakarta, maka kota lain sudah pasti tertinggal dalam memecahkan persoalan kemacetan.

"Jadi kalau gini-gini terus memakan waktu. Maka saya imbau kepada pemerintah pusat segera memaksimalkan anggarannya untuk menghadirkan transportasi publik yang massal di daerah-daerah metropolitan," ujarnya.

2. Anggaran membangun transportasi massal harus dari pusat

Ridwan Kamil: Pemerintah Pusat Harus Ikut Selesaikan Kemacetan BandungIDN Times/Aditya Daniel

Emil menjelaskan, moda transportasi publik yang paling pas memang kendaraan berbasis rel. Jenisnya bisa kereta seperti KRL, LRT, atau MRT.

Namun, anggaran untuk membangun transportasi berbasis rel memang tidak mudah. Di Jakarta misalnya, LRT yang ada sekarang anggarannya sekitar Rp5 miliar per kilometer (km). Kemudian untuk MRT menghabiskan sekitar Rp1 triliun per km.

"Makanya kalau berharap pemerintah daerah yang memberikan solusi tranportasi publik tidak bisa. Di seluruh dunia juga mayoritas transportasi publik memakai federal money," paparnya.

3. Pemkot Bandung wacanakan membangun kereta api tanpa rel

Ridwan Kamil: Pemerintah Pusat Harus Ikut Selesaikan Kemacetan BandungIDN Times/Dhana Kencana

Sebelumnya, Pemkot Bandung mewacanakan pembangunan moda transportasi kereta tanpa rel untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Keinginan mengatasi kemacetan semakin memuncak setelah Asian Development Bank (ADB) merilis Kota Bandung menjadi kota termacet ke-14 di Asia dan urutan 1 di Indonesia.

Wakil Wali Kota Yana Mulyana mengatakan, penggunaan kereta tanpa rel merupakan sistem transportasi massal yang paling cocok untuk diterapkan di Kota Bandung. Penyebabnya, kawasan Bandung sudah tidak mungkin melakukan perluasan ruas jalan sehingga kereta tanpa rel akan mudah untuk diaplikasikan.

“Kemarin Pa Wali (Wali Kota Bandung, Oded M Danial) sudah ketemu dengan PT KAI, membicarakan kereta tanpa rel,” kata Yana, Selasa (8/10).

Jika diterapkan, Yana meyakini masyarakat akan mulai memilih menggunakan transportasi massal ketimbang kendaraan pribadi dalam menjalankan aktivitas. Terlebih intensitas kereta tanpa rel bisa terjadwal dengan baik dan cepat. Dengan demikian kereta bisa menjadi primadona transportasi yang digandrungi masyarakat.

“Nanti kan kalau sudah diterapkan, masyarakat akan berpikir lebih baik menggunakan kereta tanpa rel,” kata dia.

Baca Juga: Lebih Parah dari Jakarta, Ini Titik Kemacetan di Kota Bandung

Baca Juga: 69 Warga Kembali ke Jabar Usai Kerusuhan di Wamena

Topic:

  • Yogi Pasha

Just For You