PKS Siap Jadi Koalisi Kritis Jika Calonnya Tak Diangkat Wawali Bandung
Rakerda PKS Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno
Bandung, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap menjadi koalisi yang tetap kritis untuk Pemerintah Kota Bandung. Itu dilakukan ketika pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bandung Yana Mulyana tidak memberikan kursi Wakil Wali Kota (Wawali) untuk PKS.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Kota Bandung, Khairullah mengatakan, menjadi opisisi untuk Pemkot Bandung di DPRD maupun secara kepartaian sulit dilakukan. Karena pada saat pemilihan terdahulu PKS dan Gerinda sama-sama mengusung Oded-Yana untuk memimpin Bandung.
"Karena kami juga menjadi bagian dari tim kampanye untuk mengajak warga Bandung (memilih Oded-Yana). Janji kampanye ini jadi tanggung jawab besar kami bagaimanapun juga," kata di dalam Rakerda DPD PKS Kota Bandung, Minggu (27/3/2022).
1. PKS tidak harus jadi opisisi untuk membangun Kota Bandung
IDN Times/Humas BandungMenurutnya, ketika tidak ada calon dari PKS yang duduk di kursi pimpinan Kota Bandung hingga 2023 mendatang, partai ini belum tentu berubah dari koalisi jadi opisisi. Apalagi selama ini masyarakat Kota Bandung tahu bahwa PKS adalah salah satu partai pengusung pimpinan Kota Bandung saat ini.
"Cuman kita akan terus mengawal janji (Oded-Yana). Partai akan membatu se-optimal mungkin agar semua janji bisa terealisasi.
2. Aturan pelantikan dari Kemendagri tidak jelas
Ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan. IDN Times/Debbie SutrisnoSementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan menuturkan, proses pelantikan Yana Mulyana menjadi wali kota secara definitif membutuhkan waktu. Proses ini tinggal menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurutnya, surat pengajuan pelantikan sudah masuk ke Kemendagri. Dan sejauh ini tidak ada arahan mengenai kesalahan administratif, artinya semua syarat sudah dipenuhi.
"Nah yang tidak jelasnya ini dalam aturan untuk pelantikan tidak ada waktu maksimal di Kemendagrinya. Seharusnya ini ada aturan waktu yang jelas. Masalah ini bukan hanya di Kota Bandung tapi ada juga di daerah lain," ujar Teddy.
3. Yana akui tak bisa kerja optimal jika sendirian
IDN Times/Humas BandungSementara itu, Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyebut bahwa Pemkot Bandung pun tidak bisa memaksakan kehendak untuk segera menjadikannya sebagai wali kota secara definitif. Aturan itu ada di Kemendagri dan kemudian diberikan arahan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, memang ada beberapa persoalan yang tidak bisa dilakukan seorang Plt Wali Kota. Hal yang paling menjadi kendala adalah kesulitan melantik pejabat untuk menempati jabatan tertentu di mana ada kekosongan.
"Kalau program mah sudah ada (jalan) yah," ujar dia.
Meski demikian, Yana tidak menampik bahwa kinerjanya sebagai Plt wali kota tidak bisa optimal dalam pelayanan pada masyarakat. Karena semua pekerjaan yang bisa dilakukan dua orang, wali kota dan wakil wali kota sekarang harus dikerjakan sendirian.
Baca Juga: Tanpa Wakil Wali Kota, Angka Kemiskinan Bandung Bisa Meningkat
