Hasil Musda KNPI Jabar Jadi Masalah Tanpa Izin DPP
Ketua umum hasil musda tidak bisa dianggap definitif
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Persoalan musyawarah daerah (Musda) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat (Jabar) masih belum menemui titik terang. Saat ini, status Ridwansyah Yusuf Achmad sebagai ketua DPD KNPI Jabar belum dianggap sah oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI.
Asep Warlan, Pengamat Politik yang juga Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan mengatakan, status sah atau tidaknya musda merupakan hal yang penting dalam organisasi. Apalagi KNPI yang punya rekam jejak panjang.
"Keabsahan ini penting, karena bagaimana pun juga kalau memang tidak sah ya secara formal tidak bisa menjabat definitif. Keabsahan itu bisa dari segi prosedur, mekanisme, persyaratan, bisa juga dari sisi pengakuan dari DPP," ujar Asep saat dihubungi, Selasa (31/8/2021).
1. Pengamat sebut Musda DPD KNPI Jabar bermasalah
Dalam organisasi semua keputusan harus dilakukan secara bersama, dalam hal ini DPP juga harus dilibatkan. Asep bilang, musda biasanya digelar berdasarkan aturan dari anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Kalau misalnya mekanisme prosedurnya tidak sesuai dengan AD/ART berarti ya itu ada masalah. Harus ada kepastian," ungkapannya.
Baca Juga: Digelar Hari Ini, OKP Jabar Sepakat Musda XV KNPI Jabar Tidak Diundur
Baca Juga: Ridwan Kamil Diminta Tak Ikut Campur Musda KNPI Jabar