Tanpa Wakil Wali Kota, Angka Kemiskinan Bandung Bisa Meningkat

Pelantikan Wali Kota Bandung dianggap sangat lambat

Bandung, IDN Times - Kondisi kepemimpinan di Kota Bandung saat ini masih bermasalah karena masih bertumpu pada pelaksana tugas (Plt), Yana Mulyana. Padahal idealnya pimpinan di pemerintahan daerah itu ada dua wali kota dan wakil wali kota.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung, Khairullah mengatakan, peran wakil wali kota tidak minor karena tugasnya yang sangat penting dalam sebuah kepemimpinan di daerah. Wali kota biasanya mendapat tugas untuk penanggulangan kemiskinan karena menjadi ketua TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan).

"Kemiskinan itu bisa saja (jumlahnya naik) kalau memang peran wakil wali kota tidak difungsikan. Karena wakil wali kota ini mempunyai atribut yang di antaranya dalam penanggulangan kemiskinan," kata Khairullah dalam Rakerda PKS Bandung, Minggu (27/3/2022).

1. Pengawasan akan tetap dilakukan oleh DPRD

Tanpa Wakil Wali Kota, Angka Kemiskinan Bandung Bisa MeningkatIlustrasi anggaran (ladypinem.com)

Menurutnya, PKS sudah ikut serta dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung untuk memaksimlkan berbagai opsi dalam perbaikan ekonomi masyarakat di tengah pandemik. Ketika wakil wali kota tidak ada, maka RPJMD yang sudah disusun tidak berjalan optimal, temasuk dalam pengentasan kemiskinan.

Khairullah memastikan PKS dalam hal ini akan tetap menjadi pengawas pemerintahan. Meski dalam pemilihan umum ikut serta dalam pengusulan Oded-Yana, tapi pengawasan tetap harus dilakukan secara profesional khususnya di lingkup DPRD.

"Kita lakukan pengawasan, mudah-mudahan dengan senantiasa diawasi agar tidak ada lagi ketimpangan. Karena ketimpangan ini akan berdampak pada kemiskinan," kata dia.

2. PKS sayangkan proses pengangkatan definitif wali kota yang kelamaan

Tanpa Wakil Wali Kota, Angka Kemiskinan Bandung Bisa MeningkatRakerda PKS Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno

Dengan kasus pengangkatan definitif wali kota yang berlarut-larut, PKS menyayangkan hal ini. Sebab kelambatan tersebut berkonsekuensi pada keutuhan kepemimpinan Kota Bandung, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan kerugian warga masyarakat.

Proses pemberhentian kepala daerah akibat kejadian meninggal dunia serta proses penggantiannya dengan wali kota definitif yang baru, seharusnya merupakan sebuah proses yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Bahkan undang-undang beserta peraturan yang ada sudah mensyaratkan pewaktuan pada setiap tahapan prosesnya.

"PKS Kota Bandung memandang bahwa warga Kota Bandung lah yang paling dirugikan dari lambatnya proses penetapan Plt Wali Kota menjadi Wali Kota definitif," kata dia.

3. Yana pasrah jika harus bekerja sendiri

Tanpa Wakil Wali Kota, Angka Kemiskinan Bandung Bisa MeningkatIDN Times/Galih Persiana

Sebelumnya, Yana Mulyana pun tidak tahu kapan waktu dia dilantik. Hingga sekarang dia mengaku belum mendapat informasi tersebut baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Waktu yang tak jelas ini berdampak pada pencarian wakil wali kota yang seharusnya bisa mendampingi Yana. Jika pelantikan ini masih molor, maka Kota Bandung diprediksi akan tanpa wakil wali kota. Karena dalam aturan pencarian wakil minimal 18 bulan sebelum masa jabatan pimpinan daerah habis.

"Ya kan gini, ini jalan hidup, saya juga gak tahu tiba-tiba seperti ini (jadi pelaksana tugas wali kota). Saya harus jalan dengan segala konsekuensinya. Kalau lelah ya iyalah, dua pekerjaan diambil sama satu orang," ujar Yana, Selasa (23/3/2022).

Dia hanya pasrah dengan ketidakpastian pelantikannya sebagai Wali Kota Bandung. Sebab proses ini hanya bisa lakukan oleh provinsi. Sedangkan beberapa waktu lalu DPRD Bandung pun telah mengajukan pelantikan tersebut.

"Karena prosesnya ada di provinsi dan Kemendagri, termasuk partai politik pengusu. Jadi saya ga tahu (kapan akan dilantik)," kata dia.

Topik:

  • Yogi Pasha

Berita Terkini Lainnya