Gara-gara Regulasi, Ketersediaan Pupuk Subsidi di Jabar Langka
Bandung, IDN Times - Ketersediaan pupuk subsidi yang dibutuhkan petani di Jabar diklaim langka. Persoalan regulasi di nilai menjadi penghambat distribusi pupuk di sejumlah daerah di Jabar sehingga menjadi kelangkaan stok barang.
Hal itu diketahui Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat melakukan reses di wilayah pemilihannya, Kamis(5/3).
Menurut dia, fenomena kelangkaan pupuk subsidi untuk petani di Jawa Barat disebabkan oleh regulasi.
"Kendala kita dalam meningkatkan produktifitas pertanian di Jawa Barat saat ini masih terkendala regulasi tata kelola penyebaran pupuk, salah satu kendalanya regulasi," kata Dedi usai melakukan kunjungan ke sejumlah daerah pemilihannya dalam rilis yang diterima IDN Times, Jumat (6/3).
1. Pergub dinilai menjadi penghambat distribusi pupuk subsidi
Dedi mengatakan, pupuk subsidi terlambat diterima oleh petani di Jawa Barat lantaran selama ini distribusi yang dilakukan oleh Pupuk Kujang harus menunggu keluarnya peraturan gubernur (pergub).
"Kendalanya, distribusinya diatur oleh Pergub. Gubernur pasti banyak pekerjaan. Seringkali petani menunggu, sementara Pergub belum turun," bebernya.
2. Pangkas regulasi distribusi pupuk yang bertele-tele
Agar distribusi tidak terkendala, Dedi menyarankan agar mengubah regulasi distribusi pupuk yang selama ini terlalu bertele-tele.
"Saya sarankan ke gubernur Jawa Barat agar regulasinya cukup diatur oleh peraturan Kepala Dinas Pertanian saja sehingga berlangsung dengan cepat karena seringkali pupuk numpuk di gudang. Pupuk kujang (disrtribusinya) tertahan regulasinya karena aspek administrasi," tuturnya.
Selama ini, lanjut Dedi, sulitnya mendapat pupuk subsidi dapat dikatakan sebagai hal yang wajar. Namun demikian, belakangan ini pupuk subsidi menjadi lebih susah didapatkan petani.
3. Kelangkaan pupuk bisa hambat produksi hasil pertanian di Jabar
Sulitnya mendapatkan pupuk subsidi, menurut Dedi, menjadi penyebab hasil pertanian di Jawa Barat menjadi kurang produktif.
"Karena terlambat akhirnya petani mencari pupuk lain, akhirnya petani dapat pupuk mahal karena terhambatnya distribusi. Jadi saya meminta kepada Gubernur Jawa Barat regulasinya enggak usah lewat Pergub, cukup lewat kadis Pertanian Jawa Barat, biar cukup WhatssApp langsung jalan," katanya.
