Walhi Jabar Sebut Banjir Sumatera Berpotensi Terjadi di Jabar
- Walhi Jawa Barat menyebut banjir Sumatera berpotensi terjadi di Jabar
- 20 hektare kawasan imbuhan beralih fungsi setiap tahun akibat izin pembangunan
- 176 titik tambang ilegal dan penyusutan tutupan hutan tinggi di Jawa Barat
Bandung, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat merespons terjadinya banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh yang mengakibatkan ratusan warga meninggal dunia. Bencana banjir ini pun disebut bisa terjadi di wilayah Jawa Barat.
Walhi mengungkap, ada sekitar 20 hektare kawasan imbuhan atau kawasan resapan yang memiliki daya serap air yang baik, beralih fungsi, bahkan hal itu terjadi setiap tahun sering maraknya izin-izin pembangunan perumahan, industri serta izin wisata.
"Setidaknya bisa sampai mencapai 20 hektare per tahun seiring laju keluarnya izin mendirikan bangunan (IMB) terus dikeluarkan oleh pemerintah," ujar Direktur eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang, Senin (1/12/2025).
1. Banyak alih fungsi lahan di Jabar
Wahyudin menuturkan, alih fungsi kawasan imbuhan itu terjadi merata hampir seluruh Kabupaten/Kota di Jabar. Jika terus dibiarkan, kata dia, maka bencana ekologis seperti di Sumatera Utara berpotensi terjadi juga di Jabar.
"Bencana ekologis tersebut sangat mungkin bisa terjadi serupa di Jawa Barat bahkan alam bisa lebih dari itu untuk mengingatkan kita semua, kita tidak bisa mengelak jika alam sudah mengingatkan atas keserakahan manusia," ucapnya.
Sementara, pada 2024 Walhi mencatat terdapat 176 titik kegiatan tambang yang ilegal di Jawa Barat, dan salah satu wilayah yang memasuki katagori tertinggi yaitu Kabupaten Sumedang sebanyak 48 titik, disusul oleh Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 48 titik.
Kemudian, Kabupaten Bandung 37 titik, Bogor 23 titik, Cianjur 20 titik, Purwakarta 12 titik dan Cirebon tujuh titik. Selain itu sepanjang kurun dua tahun, terhitung sejak tahun 2023-2025 Walhi mencatat penyusutan tutupan hutan semakin tinggi angkanya dapat mencatat 43 persen dari total kawasan hutan yang ada di Jawa Barat.
"Salah satunya terdapat di bawah pengelolaan Perum Perhutani, kawasan lindung dan kawasan hutan produksi tetap dan terbatas yang telah berubah menjadi area-area tambang, wisata, property, KHDPK hingga kegiatan yang di rencanakan pemerintah pusat misal ekspansi geothermal," tuturnya.
2. Kawasan konservasi terus menyusut
Ada pula wilayah yang di kelola oleh BBKSDA, di mana kawasan ini telah menimbulkan banyak pengalihan status untuk kegiatan proyek strategis nasional dan untuk kepentingan Taman Wisata Alam (TWA).
"Kawasan konservasi telah terus menyusut bahkan terdapat kegiatan bangunan di area konservasi dan itu, sekali di biarkan begitu saja oleh BBKSDA," kata Wahyudin.
Selain itu, Walhi juga menganggap Pemerintah tidak melakukan upaya perbaikan dan pemulihan lahan kritis yang mencapai 900 ribu hektare.
"Masih tidak di reboisasi atau di reforestasi dengan serius oleh pemerintah. Dalam aspek lain, mitigasi bencana dan lemahnya penegakan hukum turut serta mencerminkan ketidak seriusan pemerintah untuk menjalankan fungsinya," ucapnya.
3. Mitigasi harus diperkuat
Selama ini, Walhi Jabar menilai, Pemerintah hanya bergerak setelah bencana terjadi atau viral di media sosial. Sementara, langkah mitigasi ini harus dilakukan agar meminimalisir terjadinya dampak bencana berlebih.
"Ada bencana hingga viral baru berbondong-bondong investigasi dan pada pasang muka yang seolah-olah seperti pahlawan di siang bolong. Tidak ada data yang pasti yang mestinya dalam upaya mitigasi setidaknya ada data yang memiliki perlakuan khusus untuk dijaga, dilestarikan bahkan di pulihkan," katanya.
Walhi pun mendorong ada upaya meminimalisir resiko bencana besar. Pemerintah, kata Wahyudin, harus menjalankan rencana mitigasi dengan serius. Misalnya dengan pengetatan kegiatan-kegiatan yang berada di kawasan hutan, area yang memiliki fungsi penting resapan air.
