Wagub Jabar Minta Buruh Tak Lakukan Mogok Massal

Uu mengimbau pada buruh agar tak melakukan hal yang merugikan banyak pihak. Sebaiknya, buruh melihat terlebih dahulu dampak pelaksanaan SE tentang UMK tersebut di lapangan seperti apa.

"Kalau ada kendala di lapangan kami siap menyelesaikan. Kan isinya sebenarnya tak dipermasalahkan hanya judulnya saja SK jadi SE," katanya.

Uu menegaskan, Pemprov Jabar sejauh ini masih terbuka terkait berbagai masukan atas proses kenaikan UMK 2020. Para buruh diminta tidak ribut terlebih dahulu sebelum implementasi ini dijalankan dan melihat dampak baiknya.

"Kalau memang ada yg melanggar baru nanti akan dipanggil oleh Pemprov Jabar. Pemerintah kan harus ada titik temu kami mengakomodir semua," katanya.

Uu menjelaskan, inti dari penetapan UMK adalah legitimasi kenaikan upah yang ditetapkan dari usulan bupati dan wali kota. Nominal upah seluruhnya sudah ditulis dalam surat edaran

"Kalau pun dalam pelaksanaannya ada bupati dan Wali Kota yang tak menjadikan SE itu dasar penetapan upah, sudah saya sampaikan ke buruh laporkan pada kami nanti akan koordinasikan," katanya.

Menurut Uu, buruh sebaiknya melihat isi SE tersebut lebih dalam. Sebab semuanya pihak sudah diakomodir. "Siapa pun tujuannya ingin mensejahterakan masyarakat yang dipimpin tak ada yang ingin menyengsarakan rakyat atau mendzolimi," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DPW FSPMI-KSPI) Provinsi Jawa Barat, Sabilar Rosyad menilai, surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga perusahaan di wilayah Jawa Barat boleh tidak menaikkan UMK 2020.

Dengan demikian seluruh elemen serikat pekerja di Jawa Barat sudah sepakat untuk melakukan pemogokan umum pada Senin (2/12) hingga Rabu (4/12) 2019. Adapun tuntutannya adalah, meminta agar penetapan UMK tahun 2020 dilakukan Surat Keputusan Gubernur, seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Jika tanggal 2 Gubernur tidak berubah surat edaran menjadi surat keputusan, pada tanggal 3 dan 4 Desember 2019 buruh Jawa Barat akan melakukan aksi mogok daerah di Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat," kata Rosyad melalui siaran pers, Rabu (26/11).

Sebagai pra-kondisi, lanjut Rosyad, esok hari, Kamis (28/11) buruh akan melakukan aksi di masing-masing kabupaten/kota. Dalam aksi ini, buruh meminta Bupati/Wali Kota dan DPRD mengirim surat kepada Gubernur Jawa Barat Agar menetapkan UMK tahun 2020 dalam bentuk Surat Keputusan.

"Selain itu, kami juga meminta kepada Bupati/Wali Kota segera memproses UMSK tahun 2020," lanjutnya.