Wagub Jabar: Jangan Ada Lagi Masyarakat Tolak Vaksinasi COVID-19

Sebelumnya, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo telah meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan tentang kehalalan vaksin COVID-19. Ssejak awal Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama selalu memantau.

"Vaksin ini juga sudah sejak awal 6 bulan yang lalu diikuti MUI dan juga Kementerian Agama, jangan sampai ada kekhawatiran mengenai halal dan tidak halalnya vaksin. Ini dalam keadaan darurat karena pandemik COVID," ujarnya

Terkait dengan pemberian vaksin, dia menegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 bagi rakyat Indonesia gratis serta tidak berkaitan dengan kepesertaan BPJS.

"Saya ingatkan, sampaikan bahwa pemberian vaksin nanti tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi vaksinasi itu untuk semuanya tidak terkecuali, semuanya kita bisa kembali hidup normal. Dan juga tidak ada kaitannya dengan anggota BPJS, karena ada isu yang divaksin adalah yang punya BPJS, ini tidak. Semuanya, seluruh warga bisa mengikuti vaksinasi," ujarnya.

Jokowi memaparkan waktu vaksinasi COVID-19 nantinya akan ada pemberitahuan dari Puskesmas atau dari Kelurahan sebab saat ini vaksin COVID-19 sudah ada di Indonesia.

"Tapi memang (waktu vaksin) diatur oleh Kelurahan, Puskesmas dekat kita," kata Jokowi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta segera menerbitkan izin penggunaan dalam keadaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin COVID-19 agar vaksinasi dimulai awal 2021. Tidak hanya itu, pemerintah diminta memberikan transparansi yang terukur agar tidak membuat masyarakat bingung.

Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menjelaskan, percepatan menerbitkan izin darurat penggunaan ini layak dilakukan BPOM karena sudah mendekati awal tahun 2021 dari yang sudah dijanjikan Presiden Jokowi.

"BPOM harus segera mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat vaksin impor pada Januari 2021. Sementara Bio Farma dan Kemen-BUMN harus segera memastikan pasokan vaksin pada 10 hari terakhir 2020 ini," ujar Farhan dalam keterangan pers.

Farhan menyindir kementerian terkait yang masih belum memberi kejelasan dalam keamanan dan kenyamanan publik dalam menerima vaksinasi. Rencananya, sebanyak 75 juta warga Indonesia diminta untuk divaksinasi dengan biaya sendiri dan 104 juta orang direncanakan akan gratis dengan syarat terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Farhan meminta data kependudukan masyarakat agar sudah diterbarukan untuk efisiensi penerimaan vaksinasi. "Kita nantikan siapa saja yang masuk prioritas penerima vaksin yang ditentukan oleh Kemenkes dengan bantuan data Dukcapil Kepmendagri dan BPS," tambahnya.