Tunggu Evaluasi, ASN Pemprov Jabar Tetap WFH di Hari Kamis

Dedi menjelaskan, Pemprov Jabar sudah menerapkan WFH sejak November 2025, dan itu sudah terbukti turut membuat adanya penghematan anggaran belanja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Hal tersebut menyangkut biaya listrik, dan operasional lainnya.

"Untuk rata-rata anggaran listrik, distribusi pengolahan daerah, listrik ini rata-rata di 19 persen. Tapi yang signifikan itu operasional lainnya mencapai di 75 persen. Operasional lainnya tuh makan pegawai, air terus pendukung pendukung kepegawaian," ucapnya.

Mengenai angka pasti penghematan, Dedi mengatakan, jumlahnya berbeda-beda namun secara presentase jumlah penghematan cukup signifikan jika dibandingkan bekerja di kantor.

"Beda-beda antara antara bulannya, apalagi yang 2026 ini awalnya juga sudah dilakukan efisiensi. Jadi kami perbandingannya dibandingkan persentase yang dianggarkan di tahun sebelumnya. Ada pembandingnya seperti itu," katanya.

Pemprov Jabar juga sempat menerapkan work from anywhere (WFA) bagi pegawai selama libur mudik lebaran 2026 kemarin. Dedi memastikan, ada perbedaan antara WFA dan WFH yang akan diterapkan secara serentak di kabupaten dan kota.

"Kalau WFA kemarin pada saat mudik, bedanya WFA dengan WFH hanya perlakuan. Kalau WFA absen itu boleh di mana saja, anywhere. Dia berjalan mudik bisa absen, bisa kerja di mana saja. Tapi kalau WFH dia work from home di rumah. Tapi kalau pimpinan membutuhkan harus hadir, itu bedanya," katanya.

Lebih lanjut, Dedi menyampaikan, selama ini yang sudah melakukan WFH baru ASN Pemprov Jabar saja. Karena kabupaten dan kota sebelumnya tercatat tidak ada yang menerapkan langkah serupa. Namun, karena saat ini sudah ada SE Kemendagri, maka harus mengikuti.

"Karena 27 kabupaten kami belum melaksanakan di mana posisi provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu harus mengoordinasikan dan nanti menampung laporan dari kabupaten/kota terkait dengan WFH itu," kata dia.

Pemerintah resmi mengatur WFH bagi aparatur sipil negara alias ASN selama sehari dalam sepekan. Adapun hari yang dipilih pemerintah agar ASN bisa WFH adalah setiap Jumat. Aturan tersebut akan berlaku secepatnya sejak pengumuman itu disampaikan pada hari ini atau Selasa (31/3/2026).

"Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dilakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan, dan pengaturan teknis akan dituangkan dalam surat edaran Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan," ujar Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto beberapa hari kemarin.

Kemendagri meminta, selama melaksanakan tugas kedinasan secara WFH, ASN daerah diminta tetap aktif sehingga dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik. Di sisi lain, sebagaimana poin ketentuan dalam SE, daerah diminta membuat skema mekanisme pengendalian dan pengawasan WFH serta WFO.

Kemudian, unit pelayanan publik langsung didorong untuk tetap melaksanakan WFO. Sementara itu, unit pendukung melaksanakan WFH secara selektif dengan memastikan target dan kinerja ASN tercapai.

Terdapat sejumlah layanan pemerintahan yang dikecualikan dari kebijakan WFH, antara lain unit pemerintahan pada urusan kebencanaan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), kebersihan dan persampahan, layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil), perizinan di bidang penanaman modal, layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan pendapatan daerah, serta layanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.