Tiru Abangnya Rahmat Yasin, Ade Yasin Jadi Tersangka Suap BPK Jabar

Kemudian, Ketua KPK, Firli Bahuri, mengungkapkan bahwa adik dari Rachmat Yasin itu ditangkap di rumahnya. OTT ini bermula dari adanya laporan masyarakat soal dugaan pemberian uang dari Ade Yasin lewat orang kepercayaannya. Lalu, KPK bergerak untuk mengamankan orang-orang tersebut.

"Selasa (26/4/2022) pagi tim ke lapangan menuju ke salah satu hotel di Bogor. Namun, setelah para pihak menerima uang, selanjutnya mereka pulang ke Bandung, Jawa Barat," kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (28/4/2022).

Hal itu membuat KPK membagi dua tim. Salah satu tim bergerak menuju Bandung untuk mengamankan para pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat beserta barang bukti.

"Tim mengamankan empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat dimaksud, yang saat itu sedang berada kediamannya masing-masing di Bandung pada Selasa (26/4/2022) malam, dan saat itu juga tim langsung mengamankan dan membawa menuju gedung Merah Putih KPK di Jakarta," ujar Firli.

Dalam kasus ini, Ade Yasin diduga memberikan suap senilai total Rp1,9 miliar kepada pegawai BPK perwakilan Jabar. Suap ini diberikan agar Kabupaten Bogor meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk tahun anggaran 2021.

Ade Yasin memiliki keinginan meraih WTP dari BPK. Ia mendapat laporan dari Ihsan Ayatullah selaku Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek. Apabila diaudit, Kabupaten Bogor akan mendapat opini disclaimer.

Firli mengatakan, sebagai realisasi kesepakatan, Ihsan dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam diduga memberikan uang sekitar Rp100 juta dalam bentuk tunai kepada Anthon Merdiansyah (ATM) selaku pegawai BPK Jawa Barat. Pemberian berlangsung di kawasan Bandung, Jawa Barat.

Adapun temuan fakta Tim Audit ada di Dinas PUPR, salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan Kandang Roda–Pakansari dengan nilai proyek Rp94,6 miliar yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan kontrak.

"Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY melalui IA dan MA pada Tim Pemeriksa di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp1,9 miliar," kata Firli.

Meski begitu, Ade Yasin membantah bahwa dirinya melakukan perbuatan suap kepada pegawai BPK perwakilan Jabar. Ia mengatakan perbuatan ini dilakukan untuk rasa bertanggung jawab terhadap perbuatan bawahannya.

"Iya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya, sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab, Itu ada inisiatif dari mereka (bawahannya). Jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana" ujar Ade, sesaat sebelum masuk mobil tahanan KPK, Kamis (28/4/2022) pagi.

Perbuatan Ade Yasin membuat dirinya berstatus sama dengan kakaknya yang juga sempat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bogor. Ade dan Rahmat juga bernaung dalam partai yang sama yakni PPP. Rahmat diamankan KPK melalui OTT pada Mei 2014.

Rahmat Yasin juga ditetapkan sebagai tersangka kasus suap alih fungsi hutan lindung kawasan Puncak, Bogor. Bupati Bogor ke 10 ini divonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan penjara.

Putusan hakim lebih ringan dibandingkan dakwaan jaksa 7,5 tahun penjara. Ia keluar dari penjara pada 2019.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka. Mereka adalah:

Tersangka pemberi suap:
1. Ade Yasin, Bupati Kabupaten Bogor 2018-2023.
2. Maulana Adam, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
3. Ihsan Ayatullah, Kasubdit Kas Daerah BPK AD Kabupaten Bogor.
4. Rizki Taufik, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Tersangka penerima suap:
1. Anthon Merdiansyah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. (Kasub Auditor IV Jawa Barat 3 Pengendali Teknis).
2. Arko Mulawan, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. (Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor).
3. Hendra Nur Rahmatullah Karwita, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. (Pemeriksa).
4. Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. (Pemeriksa).

Ade Yasin merupakan kepala daerah keempat yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi oleh KPK. Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Langkat Terbit Rencana PA, dan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud teciduk KPK pada Januari 2022.

Ini merupakan operasi tangkap tangan kelima sepanjang 2022. Selain tangkap tangan pada tiga kepala daerah, KPK juga menagkap tangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat.