Soal Ibu Kota Jabar, PDIP: Ridwan Kamil Jangan Cuma Ikut-ikutan

30 Agu 2019, 09:31 WIB

IDN Times/Galih Persiana

Bandung, IDN Times – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan, Pemerintah Provinsi berencana untuk memindahkan ibu kota Jawa Barat dari Kota Bandung, ke tiga kota pilihan yakni Walini, Tegalluar, dan Rebana (Majalengka). Dalam beberapa bulan ke depan, ia akan mengkaji kelebihan dan kekurangan dari ketiga kota tujuan tersebut untuk diberi gelar ibu kota menggantikan Bandung.

Rencana tersebut mendapat respons dari PDI Perjuangan Jabar. Ono Surono, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Barat, khawatir Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, hanya ikut-ikutan rencana pemerintah pusat dalam memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Semoga Gubernur Jawa Barat tidak sekedar ikut-ikutan dengan rencana perpindahan ibu kota negara, yang sudah mempunyai rencana sejak zaman Presiden Soekarno dan telah melalui proses panjang,” kata Ono, lewat pesan WhatsApp, Jumat (30/8).

1. Pindah ibu kota provinsi tidak mudah

IDN Times/Galih Persiana

Menurut Ono, pemerintah dan masyarakat jangan memandang mudah rencana pemindahan ibu kota provinsi. Ia mengatakan perlu adanya kajian yang sangat mendalam dengan mempertimbangkan beberapa aspek.

“Utamanya aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan lingkungan, juga aspek-aspek lainnya,” tutur dia.

Tak hanya itu, ia pun berharap kajian yang dilakukan Emil dan jajarannya dalam beberapa bulan ke depan dilakukan secara menyeluruh terhadap 27 kota/kabupaten di Jawa Barat. “Kajiannya tidak hanya meliputi tiga daerah saja (Walini, Tegalluar, dan Rebana),” ujar Ono.

Hasil pengkajian juga diharapkan dapat merencanakan secara matang arah pembangunan Jawa Barat dalam tempo 10, 20, sampai 50 tahun ke depan.

2. Pemerataan pembangunan belum tercapai

IDN Times/Galih Persiana

Ono mengatakan, Jawa Barat belum berhasil keluar dari problema ketimpangan pembangunan di 27 kota/kabupatennya. Dengan dalih itu ia menilai pemindahan ibu kota belum pantas dilakukan oleh pemerintah provinsi.

“Jawa Barat masih terjebak pada isu pemerataan pembangunan seperti (daerah) utara-selatan atau Bandung-Ciayumajakuning. Maka, tidaklah pantas bila tiba-tiba melakukan rencana pemindahan ibu kota,” kata Ono.

3. Rencana jangka panjang bagi proyek nasional

IDN Times/Galih Persiana

Pada dua dari tiga kota yang sejauh ini menjadi pilihan pengganti Kota Bandung, terdapat sederet proyek nasional. Di Walini, misalnya, terdapat proyek kereta cepat yang digalakan pemerintah pusat. Ada pula Bandara Kertajati dan Pelabuhan Patimban, yang menjadi dua proyek besar pemerintah pusat di daerah Rebana.

Dengan kondisi itu, PDIP berharap jika pemerintah segera membuat rencana jangka panjang terkait dengan arah pembangunan kota-kota itu. “Apakah daerah-daerah tersebut akan menjadi pusat ekonomi (industri dan perdagangan) ataukah menjadi pusat pemerintahan (pelayanan),” katanya.

Bila tidak memiliki rencana yang baik, Ono khawatir ibu kota provinsi akan kembali seperti Bandung yang padat akan penduduk.

4. Rekomendasi PDIP

www.gettyimages.com

Dengan berbagai problema di atas, kepada Emil PDIP merekomendasikan hasil workshop mereka di Bandung pada 26-28 Agustus 2019. Workshop tersebut diklaim membuahkan ide tentang pola pembangunan berdikari, yang berisi tentang pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek di Jawa Barat.

“Rencana pembangunan (dalam pola berdikari) itu harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi seluruh daerah/wilayah, semua jenis dan semua tingkat pembangunan yang dilaksanakan secara berencana dan bertahap, terintegrasi, terpadu dan terpola,” katanya.