Siswa SMA Negeri Jabar akan Dapat Kuota Internet Rp150 Ribu per Bulan

Menurut Dedi, anggaran untuk kuota internet yang dibagikan kepada seluruh siswa SMA Negeri ini diambil dari anggaran bantuan operasional pendidikan (BOP) yang jumlahnya mencapai Rp770 miliar yang selama ini dipakai pengganti uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Selain anggaran dari BOP, sekolah pun bisa memanfaatkan dana dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang merupakan kucuran pemerintah pusat.

Sekolah bisa memanfaatkan dana dari BOS atau BOP, tapi tidak digunakan secara bersamaan. "Jadi tidak double. Pakai anggaran dari BOS atau BOP-nya," kata dia.

Untuk setiap bulan, siswa bisa mendapatkan kuota maksimal Rp150 ribu. Kuota sebesar ini diharap bisa mencukupi dalam pembelajaran siswa selama satu bulan.

Dalam pembagian internet, lanjut Dedi, siswa atau orang tua siswa tidak usah datang ke sekolah. Pihak sekolah akan membeli secara kumulatif kuota internet dalam sebuah kartu.

Nantinya, kartu kuota internet itu akan dikirim ke rumah siswa masing-masing. "Jadi kartu sekali pakai gitu," kata dia.

Terkait pengawasan, Dedi meminta setiap orang tua bisa ikut memantau apa yang dilakukan siswa ketika belajar dan menggunakan kuota internet dari sekolah. Jangan sampai kuota tersebut justru digunakan untuk hal lain di luar KBM, seperti bermain game online.

"Bagaimanapun pengawasan keluarga lebih efektif yah. Dan kita akan terus ingatkan kepada mereka di grup sekolah yang ada orang tua siswanya," ujar Dedi.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan bahwa MPLS khususnya yang tidak berada di zona hijau harus dilaksanakan secara online atau daring.

"Saya mohon masyarakat melaporkan kalau ada kegiatan pendidikan yang memaksa tatap muka, padahal daerahnya tak hijau itu adalah pelanggaran," ujar Ridwan Kamil dalam konferensi pers d Makodam III Siliwangi.

Menurut Emil, semua elemen masyarakat harus saling mengingatkan gugus tugas, orang tua dan sekolah terkait aturan tersebut. "Aturan surat keputusan bersama (SKB) sudah jelas, sebelum status hijau tatap muka tak boleh dilakukan. Sehingga MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah semua masih secara daring," katanya.

Dia mengatakan, selama tidak bisa membuktikan sekolahnya tidak berada di zona hijau, maka aktivitas tatap muka dilarang. "Saya akan cek, apakah zona hijau. Kalau tidak, berarti ada pelanggaran, kalau iya, artinya ada diskresi," katanya.