Sidang Korupsi Bekasi: Kontraktor Setor Rp1 Miliar ke Henri Lincoln

Pengacara Ade Kusawara Kunang pun menanyakan apakah uang tersebut diberikan sebagai bentuk terima kasih karena telah mendapatkan proyek atau seperti apa. Handoko membenarkan bahwa itu merupakan bentuk ucapan terima kasih.

Handoko pun mengungkapkan uang itu diberikan secara bertahap yang dimulai saat groundbreaking, peresmian, hingga pemeriksaan oleh Polda Jabar. Untuk kegiatan groundbreaking, dia mengaku dihubungi langsung oleh Henri dan diminta menyiapkan uang senilai Rp150 juta.

"Waktu itu Pak Henri Lincoln menghubungi, ini perlu seperti groundbreaking, nanti ada EO yang mengurus, tolong siapkan sekian (Rp150 juta)" jawab Handoko.

"Ada EO-nya. Jadi melalui EO saya berikan uang itu, yang direkomendasikan Pak Henri Lincoln," jawab Handoko.

Sementara itu, Henri membenarkan perihal uang itu tapi tak menerimanya secara langsung. Dia juga membantah uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan operasional di Dinas SDABMBK.

"Ya, itu untuk kelancaran kita di dinas. Kalau tidak, banyak kegiatan tidak akan berjalan," lanjut Henri.

Selain dari Handoko, Henri juga mengaku menerima uang dengan total senilai Rp2,94 miliar dari pengusaha sekaligus penyuap Ade Kuswara, Sarjan. Uang itu diterima selama rentang tahun 2024 hingga 2025.

"Dari tahun 2024 sampai 2025, akumulasinya sekitar Rp 2,94 miliar. Uang dari Sarjan," ungkap Henri.

Kuasa Hukum Ade Kuswara, I Wayan Suka Wirawan, menilai keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam sidang kali ini menunjukkan bahwa perintah memintai uang ke pengusaha tak berasal dari kliennya yakni Ade Kuswara dan HM Kunang. Perintah datang langsung dari para kepala dinas di Pemkab Bekasi.

"Lebih khusus untuk proyek-proyek di lingkungan Sumber Daya Air ya, Bina Marga dan Bina Konstruksi itu jelas sudah terbukti ya bahwa yang memerintahkan itu adalah kepala dinas, jadi bukan Bupati," kata dia.

Jikapun memang benar ada perintah dari kliennya, Wayan mengatakan hal itu mesti dibuktikan dengan adanya rekaman suara atau dokumen otentik. Selama ini, rekaman suara ataupun dokumen otentik yang dimaksud tak pernah diperlihatkan.

"Hukumnya atau prinsipnya kalau kita berbicara tentang alat bukti surat itu adalah kekuatan pembuktian surat itu terletak pada akta aslinya. Kalau itu tidak dibuktikan, tidak bisa ditunjukkan dalam persidangan berarti itu tidak terverifikasi dan dengan demikian tidak terbukti," ungkap dia.