Sepekan PPKM Darurat , Pemprov Jabar Terima 7.700 Pelanggaran

Untuk pelaku usaha, Emil bilang, masih banyak yang tetap beroperasi tidak sesuai aturan PPKM Darurat. Bahkan, ia bilang pernah melakukan inpeksi mendadak (sidak) dan memberikan sanksi langsung salah satu tempat usaha yang melanggar aturan itu.

"Saya temukan ada yang melanggar aturan jam operasional, ada yang tidak menyediakan prokes, dan juga masih 100 persen aktivitasnya," katanya.

Kemudian, dari total 7.700 pelanggan itu, ada 7 ribuan sanksi administratif teguran lisan, dan 564 denda pidana. Khusus untuk pidana, Emil mengatakan, nantinya pelanggar akan melalui sidang secara daring oleh penegak hukum.

"Sanksi PPKM Darurat itu kan terbagi dua yaitu sanksi secara administratif dan sanksi secara pidana. Kalau pidana sidang akan dilakukan secara digital di mana mereka yang didenda dengan yang berhak memutuskan (hukuman) bisa tidak dalam tatap muka," jelasnya.

Adapun total uang denda yang terkumpul dari 564 tempat usaha yang melanggar mencapai Rp773 juta. Angka ini, menurut Emil, bukan sebuah prestasi melainkan hal yang harus diperbaiki dalam penerapan PPKM Darurat.

"Kami tidak bahagia mendapatkan pendapatan dari denda. Tetapi karena melanggar apa boleh buat harus ditegaskan," kata dia.