Sekolah Rakyat di Majalengka Baru Dimulai Bulan Depan

21 Agu 2025, 13:30 WIB

Inin Nastain

Proses perbaikan gedung SKB (inin nastain/IDN Times)

Intinya sih...

Rekomendasi diterima pertengahan Agustus
- Pemkab Majalengka akan membuka SR sendiri
Surat rekomendasi dari pemerintah pusat turun pada 15 Agustus 2025
Gedung SKB direkomendasikan untuk SR setelah proses survei dan rekomendasi dari pemerintah pusat
Diambil dari DTSEN, rekrutmen calon siswa dilakukan oleh pendamping PKH
- Proses perbaikan SKB dilakukan bersamaan dengan rekrutmen calon siswa
Calon siswa diambil dari DTSEN dengan bantuan pendamping PKH

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Majalengka, IDN Times- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka memastikan program sekolah rakyat (SR) sudah dimulai tahun ini. Di tahun pertama, SR yang masuk kategori rintisan itu akan menerima sebanyak seratus orang murid untuk jenjang SMP.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Majalengka Nasrudin mengatakan, SR rintisan itu akan menggunakan gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Jalan KH. Abdul Halim, tepatnya di sebelah GGM (Gelanggang Generasi Muda).

"Ada rintisan SR (sebanyak) seratus orang untuk SMP, (ada) empat rombel. Full dibantu oleh pemerintah, tempatnya di SKB. Sekarang mulai direhab oleh Kementerian PUPR. Insya Allah sampai 5 September, kami udah MPLS (masa pengenalan lingkungan sekolah)," kata Nasrudin

1. Rekomendasi diterima pertengahan Agustus

ilustrasi surat rekomendasi (pexels.com/alena darmel)

Kabar tentang Pemkab Majalengka akan membuka SR sendiri sempat simpang siur. Pasalnya, hingga akhir Juni silam, belum ada surat rekomendasi dari pemerintah pusat terkait pembentukan SR.

Selain itu, hingga Juni lalu, gedung SKB yang direkomendasikan untuk SR, dinilai tidak layak. Di beberapa titik bangunan seperti atap dan lantai, terlihat mengalami kerusakan sehingga diperlukan adanya perbaikan.

Nasrudin menjelaskan, proses survei dan rekomendasi dari pemerintah pusat baru dilakukan dan turun pada Agustus. Rekomendasi sendiri turun pada 15 Agustus 2025. "Jadi kami usulkan, lalu (Kementerian) PUPR survei. PUPR menyampaikan ke Kemensos bahwa lokasi ini sudah layak digunakan," kata dia.

"Tertanggal 15 Agustus Kemensos mengirim surat ke Pak Bupati bahwa Majalengka dapat SR untuk rintisan. Kementerian PUPR sebelum tanggal 15 Agustus sudah survei. Sekarang sudah mulai rehab, insya Allah tanggal 15 September sudah MPLS."

2. Diambil dari DTSEN, rekrutmen calon siswa dilakukan oleh pendamping PKH

Ruang SKB yang sedang diperbaiki (inin nastain/IDN Times)

Berbarengan dengan proses perbaikan SKB yang akan digunakan sebagai tempat SR, Nasrudin menjelaskan saat ini juga dilakukan proses perekrutan calon siswa. Dalam pelaksanaannya, calon siswa akan diambil dari DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).

"Sekarang lagi proses (penjaringan calon siswa), dengan menggali data dari DTSEN. Itu nanti yang dikomandani oleh para pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), karena tugas dari kementerian untuk rekrutmen calon siswa itu oleh pendamping PKH," kata dia.

Di Kabupaten Majalengka sendiri, kata Nasrudin, tercatat sekitar 63 ribu warga yang tidak sekolah. Namun, dari jumlah keseluruhan itu, hanya akan diambil 110 orang yang akan masuk SR rintisan.

"Kan data DTSEN dari Kemensos itu ada 63 ribu siswa yang belum sekolah, atau DO. Nanti divalidasi oleh teman-teman PKH. Nanti cari, setelah 110, karena boleh nambah 10 persen untuk antisipasi, Pak Bupati baru menetapkan dengan surat beliau ke Kementerian," tuturnya.

3. Siswa dari sekolah umum bisa pindah ke SR

Ilustrasi siswa SMP di Balikpapan. (Dok. Disdikbud Balikpapan)

Ketika nantinya SR sudah dimulai, Nasrudin memastikan keberadaan SR tidak akan menggangu sekolah umum. Pasalnya, berdasarkan pertunjuk dari Kementerian, SR tidak diperbolehkan mengganggu siswa yang ada di sekolah umum.

"Petunjuk dari Kemensos, tidak boleh mengganggu orang yang sudah sekolah, yang sedang duduk di sekolah. Kami gali mereka yang DO, yang tidak sekolah," kata Nasrudin.

Kendati demikian, anak yang sedang sekolah di sekolah umum, bisa saja pindah ke SR. Namun, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan untuk memindahkan siswa sekolah umum pindah ke SR.

Terkait kebutuhan tenaga pengajar, Nasrudin menjelaskan untuk meng-cover empat rombel dengan jumlah siswa per rombel sebanyak 25 orang, dibutuhkan setidaknya 19 orang guru. Penentuan guru sendiri dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Tenaga guru rekomendasi dari Dikdasmen, yang mengirim surat ke Kemensos. Kemensos butuh berapa? Lalu minta kepala sekolah ke Dikdasmen dan Dikdasmen yang menentukan. Kebutuhan sekitar 19 orang guru untuk empat rombel," ucapnya.