Sekda Jabar Ingin Melenyapkan Bank Emok Lewat BUMDes

15 Mei 2024, 11:51 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Herman Suryatman. (dok. Humas Pemprov Jabar)

Bandung, IDN Times - Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman terus berupaya melenyapkan bank keliling alias bank emok atau rentenir dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di 18 kabupaten.

Menurut Herman, BUMDes dan BUMDesma dapat menjadi solusi konkret menghindarkan masyarakat dari jebakan rentenir, dengan cara menyediakan kegiatan simpan pinjam produktif yang rendah bunga.

"Salah satu potensi bisnisnya adalah simpan pinjam, tentu dengan jasa yang kompetitif, karena modalnya juga modal bersama. Ini stimulus dari pemerintah dan modal masyarakat yang dikelola oleh BUMDes BUMDesma," ujar Herman, dikutip Rabu (15/5/2024).

1. BUMDesma dan BUMDes harus menjadi solusi

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memimpin apel pagi di Lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (6/5). (dok. Pemdaprov Jabar)

Sekda Herman mengungkap, masyarakat pada dasarnya sudah mengetahui risiko apa saja ketika meminjam uang ke bank keliling atau rentenir. Namun, karena desakan kebutuhan dan persyaratan yang sangat mudah, bank emok kerap menjadi pilihan relistis.

Bandingkan dengan koperasi, BUMDes atau BUMDesma, apalagi bank, dalam proses pinjam uang membutuhkan syarat-syarat yang dianggap menyulitkan nasabah.

Bank emok sepintas terlihat memudahkan nasabah dengan layanannya yang cepat dapat uang, tapi di balik itu ada jebakan yang memberatkan nasabah.

Ditambah, dalam kelompok masyarakat menengah ke bawah ada istilah 'kumaha engke' (gimana nanti saja) sehingga risiko terjebak bunga berlipat - lipat kerap diabaikan. "Maka BUMDes dan BUMDesma harus bisa mengatasi dua poin tersebut," tegas Herman.

2. Pemerintah Desa punya modal sosial yang tinggi

Sekretariat Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman saat menghadiri Rilis Berita Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar di kantor BPS Jabar, Kota Bandung, Kamis (2/5). (dok. Pemdaprov Jabar)

Solusi yang bisa dilakukan, pertama kata Herman, BUMDes dan BUMDesma harus mengidentifikasi keseharian warga calon nasabah. Jika reputasi nasabah yang akan melakukan simpan pinjam baik, maka akses keuangannya harus dipermudah.

"Ada modal sosial, karena di desa orang- orang kenal," katanya.

Solusi kedua, masyarakat perlu diedukasi agar literasi keuangannya meningkat. Selalu menjadikan lembaga keuangan legal dan formal sebagai pilihan pertama.

"Insyaallah bank emok hilang dengan sendirinya. Kami berupaya menyiapkan desain yang baik," kata Herman.

3. Jika butuh modal Pemprov Jabar siap memberikan

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Herman memotivasi BUMDes dan BUMDesma agar selalu ada pada kondisi keuangan yang sehat sehingga bisa terus berperan aktif terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Saya berharap kepada teman- teman BUMDes dan BUMDesma yang sudah sehat pertahankan, tingkatkan, dan jangan ada persoalan, secepatnya bebenah segera perbaiki manajemen," katanya.

Herman berharap BUMDes dan BUMDesma menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa. "Kalau butuh modal silakan datang ke BUMDes, dengan catatan wayahna dikembalikan supaya BUMDes BUMDesmanya berkelanjutan," kata Herman.